Peliput : Kasrun
BURANGA, BP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Percepatan Penyusunan Anjab (WPPA) dan Evaluasi Jabatan.
Kegiatan tersebut diikuti 100 orang, mulai Kasubag Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, RSUD hingga Puskesmas.
“Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan analisis jabatan. Karena penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN)”,demikian disampaikan Kepala Bagian Organisasi (Kabag Ortala) Pemkab Butur, La Ode Husima, S.Hut ketika mewakili dan membacakan sambutan Sekda Butur, Muhammad Hardhy Muslim, Sabtu (19-22/2/2022) di salah satu hotel ternama di Kota Kendari.
La Ode Husima mengatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tujuannya dalam rangka membangun PNS yang profesional dan produktif serta menjamin obyektivitas, transparansi dan kesesuaian tuntutan tugas dalam jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut.
Husima menjelaskan lebih lanjut, bahwa hasil analisis jabatan berupa informasi jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
“Sehubungan dengan itu, saya mengajak kepada seluruh peserta workshop Anjab/ABK untuk serius dan fokus serta memahami betul hakekat dan tujuan dari penyusunan Anjab/ABK dan evaluasi jabatan,” pungkas La Ode Husima di hadapan peserta.
Selanjutnya, Husima mengatakan perlu dipahami bahwa dokumen Anjab/ABK dan Evjab ini disamping harus dilaporkan kepada Kemenpan-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menjadi salah satu indikator pemenuhan capaian MCP KPK, disamping itu dokumen Anjab/ABK dan Evjab juga menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan persetujuan rekomendasi pemberian TTP dari Kemendagri RI.
“Artinya bahwa dokumen Anjab atau ABK dan Evjab harus disampaikan kepada Mendagri secara elektronik,” jelasnya.
Husima berharap, semua peserta workshop agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tuntas. Dapat meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah, teruma bagi pejabat pengelola kepegawaian dalam menganalisis beban kerja, dan menghitung jumlah pegawai yang dibutuhkan pada unit kerja masing-masing.
Kabag Ortala ini mengingatkan, habwa harus mampu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Buton Utara. Meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Demi terwujudnya ASN Pemkab Butur yang berakhlak.
“Maksudnya berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” katanya.
“Semoga dengan terselenggaranya kegiatan workshop ini, dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan peta jabatan lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara dapat segera ditetapkan dengan peraturan Bupati. Sebagai pedoman penataan birokrasi, khususnya di bidang kelembagaan dan kepegawaian,” ungkap Husima.
Husima juga menyampaikan pesan Sekda Butur, Muhammad Hardhy Muslim sebelum mengakhiri sambutannya. Sekali lagi Pemda berharap kepada seluruh peserta selamat mengikuti workshop. Tetap serius dan fokus agar dapat menghasilkan sebuah komitmen dan kesamaan pemahaman menuju terwujudnya peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur penyelenggaraan pemerintahan.
baca juga: Pemkab Butur Bersama Bulog Sultra Tanda Tangani MoU Program Beras ASN
“Mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien kepada masyarakat. Kepada panitia dan narasumber, mewakili Sekda kami menyampaikan ucapan selamat bertugas. Semoga tuhan yang maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, demi Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera dalam bingkai Lipu Tinadea Konasara,” Harapnya.(**)