Pewarta: Rizal Riyath
BUSEL, DURASITIMES.COM- Massa Demonstran Gema Busel melakukan aksi unjuk rasa menolak SK Mendagri yang menunjuk Pj Bupati Busel La Ode Budiman. Salah satu alasan penolakan demonstran yaitu karena La Ode Budiman merupakan ipar mantan Bupati Busel La Ode Arusani yang barusaja berakhir masa jabatannya 22 Mei 2022.
Selain itu, massa menilai La Ode Budiman juga tidak menjadi Pj Bupati Busel karena persoalan pengangkatakannya sebagai Sekda Buton Selatan masih dipermasalahkan karena juga dinilai dipaksakan sebab menduduki jabtan sekda sementara dirinya belum lebih dua tahun menjabat sebagai pejabat eselon dua atau kepala dinas.
“Selain itu La Ode Arusani kami nilai telah gagal menjalankan roda pemerintahan karena hampir setiap minggu melakukan pelantikan pejabat OPD dan bahkan ada beberapa kadis hanya menjabat tiga hari, ini membuat program kerja OPD tidak maksimal,” tutur korlab Gema Busel.
Untuk alasan itu, Gema Busel mendatangi anggota DPRD Busel untuk meminta menandatangani persetujuan penolakan terhadap PJ Bupati La Ode Budiman. Peristiwa kericuhan terjadi berawal ketika salah satu anggota DPRD asal Golkar La Hijira menolak menandatangani dokumen yang disodorkan massa.
Salah seorang demonstran pun secara spontan membanting meja karena tidak terima dengan sikap anggota DPRD tersebut. Hal ini memancing demonstran lain ikut membanting meja sidang hingga situasi semakin ribut dan hampir tidak dapat dikendalikan.
Emosi massa kembali tersulut karena La Hijira malah pergi meninggalkan ruang sidang. Massa pun mengejar La Hijira. Aksi yang sempat mengundang kericuhan ini akhirnya mampu diatasi Pol PP yang memang sejak awal mengawal demonstran.
Tuntutan massa agar DPRD Busel setuju menolak Pj Bupati Busel akhirnya tercapai. Dari 20 anggota DPRD Busel, 12 diantaranya setuju menandatangani penolakan La Ode Budiman sebagai PJ Bupati Busel.
Aliadi (Hanura), La Ode Amal (Hanura), La Ishaka (Hanura), La Saali (Hanura), La Hijira (Golkar), La Nihu (Golkar), Alyamin (Demokrat), Arlin (Demokrat), La Opo (PKB), Wa Kodu (PPP), Ashadin (Nasdem), dan Lismayarti (PKS). (*)