Laporan: Ardi Toris
BUSEL, BP-Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Buton Selatan La Amiru S.Pd mengatakan pihaknya terus memantau pelaksanaan kurikulum merdeka di tingkat SD dan SMP yang ada dibawah Dinas Pendidikan Busel.
“Kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum dari kementrian dimana untuk tingkat sekolah dasar dari 72 SD yang ada di Busel tinggal tiga sekolah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka,” tuturnya.
Sementara tingkat sekolah menengah pertama (SMP), lanjut La Amiru, dari 32 SMP yang ada di Busel tinggal satu sekolah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka.
“Untuk tiga SD yang belum melaksanakan kurikulum merdeka, dua sekolah ada di Kecamatan Kadatua dan satu sekolah dasar ada di Batauga yaitu SDN 1 Lampanairi,” ungkapnya, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (06/02/2023).
La Amiru pun mengungkapkan setelah dirinya turun langsung ke sekolah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka ternyata bukan karena tidak mau melaksanakan tapi ada hal-hal lain yang membuat mereka tidak mendaftarkan sekolah tersebut misalnya karena kepala sekolahnya ada yang saat meninggal dunia, ada yang sakit, dan juga terkendala jaringa.
“Seperti SDN 1 Lampanairi, saat itu kepala sekolahnya meninggal dunia sehingga mereka fokus disitu. Tapi saat ini semua kembali berproses. Kalau SMP hanya 1 yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dari 32 SMP yang ada di Busel,” jelasnya.
Meski demikian, pada tahun 2023 La AMiru optimis semua sekolah sudah 100 persen bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Dia pun menjelaskan bahwa sebenarnya kurikulum merdeka itu tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya.
“Tidak terlalu jauh berbeda karena tujuannya sama. Hanya dalam kurikulum merdeka itu ada cirinya yaitu namanya P5 merupakan kepanjangan dari Profil Pelajar Pancasila. Itu sama dengan pembinaan karakter. Kalau kurikulum sebelumnya disebut dengan PPK yaitu pengembangan Peningkatan karakter. Jadi Intinya dari kulikulum merdeka adalah pembelajaran dengan paradigma baru,” jelasnya. (*)