Laporan: Ardi Toris
BUSEL, BP- Jumlah sekolah yang berstatus sekolah penggerak di Buton Selatan (Busel) ada 14 sekolah hingga tahun 2023. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Busel La Amiru SPd mengatakan tujuh sekolah sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 2022 dan tujuh sekolah baru dinyatakan lulus pada tahun 2023.
“Bicara sekolah penggerak ini, saya kembali dimasa lalu yaitu pada tahun 2022 ketika kami sudah masuk dalam daftar daerah yang masuk untuk sekolah penggerak, agar supaya banyak kepala sekolah yang lulus maka waktu itu bersama Kadis Pendidikan Busel kami menghubungi PPID untuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru-guru kami bagaiman proses pendaftaran sekolah penggerak ini,” tuturnya, ketika ditemui di ruang kerjanya awal pekan lalu.
Maka hadirlah PPID untuk melakukan pendampingan dengan tujuan supaya banyak yang lulus. La Amiru mengatakan yang diundang pada pendampingan itu yaitu mulai dari kepala TK, SD, dan SMP. Tetapi proses berjalan dan ketika keluar pengumuman dengan berpulang kepada kuota daerah maka yang lulus ada tujuh sekolah pada tahun 2022 yaitu SD ada tiga, SMP ada dua dan TK ada dua.
“Lalu pada tahun 2023 ada lagi yang lulus yaitu berjumlah tujuh sekolah yaitu SD ada empat, SMP ada dua dan TK ada satu. Jadi total sekolah penggerak yang ada di Busel ini sudah 14 sekolah,” ungkapnya.
La Amiru mengatakan manfaat bagi sekolah yang berstatus sekolah penggerak yaitu dalam proses pembelajaran ada pendampingan fasilitator dari kementrian. Fasilitator ini juga di tes sehingga mereka bisa mendampingi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat lainnya yaitu sasaran sekolah penggerak yaitu menjadikan sekolah berbasis digital.
“Pendampingannya dilakukan selama 3 tahun dengan dikawal oleh tim. Lalu sekolah itu akan dilepas secara mandiri sebagai sekolah penggerak dan semuanya diserahkan ke daerah.
Terkait dengan output kualitas lulusannya, kata La Amiru, sama saja dengan sekolah yang bukan penggerak. Karena jenjang dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA itu penerimaannya mengikuti sistim zonasi. Tidak ada keistimewaan dari outputnya.
Namun terkait dengan pendanaan, kata La Amiru, sekolah penggerak mendapatkan dana tambahan yang dinamakan dana BOS Kinerja, dimana sebelumnya sudah ada dana BOS reguler. La Amiru mengungkapkan dana sekolah penggerak untuk SMP mendapatkan dana BOS Tambahan Rp 120 juta sedangkan SD dapat Rp 80 juta pada tahun 2022.
“Jadi lumayan untuk operasioan sekolah penggerak dan penggunaannya sudah diatur. Itulah perbedaannya sekolah penggerak. Jadi proses masuknya ini yang agak berat karena mereka akan mengikuti tes esai. Misalnya soal A, jawabannya tidak boleh melebihi 1000 karakter. Kemudian indikator penilaian jawabannya tidak boleh ada unsur plagiat. Sisitim bisa mendeteksi itu. Sehingga baik fasilitator maupun kepala sekolah banyak yang tidak lulus,” tuturnya.
La Amiru menjelaskan perekrutan fasilator sekolah penggerak juga direkrut dari berbagai latar belakang, bisa dari universitas, pensiunan guru, dosen dan lain-lain. Amiru mengatakan tujuh sekolah penggerak yang lulus di tahun 2022 sudah beroperasi, sementara tujuh sekolah yang lulus di tahun 2023 baru akan beroperasi sebagai sekolah penggerak pada bulan Maret 2023 karena mereka diawali dengan pelatihan komite pembelajaran. (*)