Peliput : Kasrun
BURANGA,BP-Wakil Ketua I DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin menegaskan, akan tetap melakukan RDP dengan dinas Pendidikan terkait polemik perekrutan PPPK yang diduga inprosedural atau bermasalah. Namun saat ini pihaknya masih menunggu aduan dari para pihak yang merasa dirugikan.
“Pasti kita akan lakukan (RRD) to, insya Allah, tinggal kita tinggu siapa yang akan melapor. Saya berharap para yang keberatan itu bawa aduannya supaya jelas, ketika kita RDP itu jelas arahnya, ” katanya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, malam Kamis (19/03/2023).
Afif juga mengingatkan, kepada para korban dalam perekrutan PPPK untuk menyiapkan bukti-bukti sebagai bahan untuk melakukan RDP.
“Tetapi saya berharap kepada para korban-korban itu yang merasa dirugikan, karena kita berbicara RDP ini aduan yang masuk harus jelas, supaya kita pertanyakan ke pihak dinas terkait. Tapi kami berharap, intinya yang merasa dirugikan segera mengadu ke DPRD, ” jelasnya.
Adapun mereka juga tidak melakukan aduan, kata Afif, secara tanggung jawab sebagai DPRD, saya akan melakukan juga referensi.
“Nanti saya coba panggil Fatriah sebagai ketua fraksi, atau sebagai petugas partai saya akan coba panggil. Apakah hasil investigasinya itu akurat, saya coba bawa ke rapat pimpinan, ” tuturnya.
Afif menegaskan DPRD tetap akan memfasilitasi para korban dugaan perekrutan PPPK yang inprosedural itu, agar persoalan tersebut cepat selesai sehingga tidak terjadi gontok-gontokkan lagi.
“Kalau memang sudah sesuai mekanisme mereka lulus, saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau ada yang tribel atau kekeliruan tolong pihak dinas dia luruskan, ” ujarnya.
Afif mengungkapkan, saat ini Ketua DPRD masih di Jakarta melakukan perjalanan dinas. Namun kata dia, jika Ketua DPRD sudah tiba di Butur maka dirinya akan berkoordinasi untuk melakukan RDP tersebut.
“Yang jelas kalau hal-hal seperti RDP itu saya tidak ada niatan untuk mau menghalangi, hanya persoalan belum ketemu kita ini, masih sibuk masing-masing ini. Intinya persoalan RDP itu nanti tiba Pak Ketua baru saya akan coba komunikasikan, ” tutupnya.
Sebelumnya telah diberikan, anggota DPRD Kabupaten Buton Utara, Fatriah menyoroti, persoalan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkup pemerintah daerah setempat. Fatriah meminta perekrutan P3K tersebut harus diperjelas.
Fatriah berkata seperti itu karena pengumuman formasi PPPK di Kabupaten Butur yang dikeluarkan sejak Rabu, 8 Maret 2023 lalu dinilai sarat masalah.
Ia mencontohkan seperti yang terjadi di SDN 1 Bonegunu, yang mendapat kuota P3K 5 orang, yang mendaftar 3, namun tiba-tiba ada titipan 1, berarti 4. Ia melanjutkan, kalau berdasarkan kuota, itu berarti masih kurang 1, masih bisa untuk mengisi lagi 1 formasi.
“Tetapi saat saya konsultasi di Kementerian Pendidikan, di Dirjen GTK, bahwa ini ternyata betul ada 5 formasi, tetapi yang ini berdasarkan kebutuhan rombel. Nah di Bonegunu itu kan ada 6 rombel, dihitunglah katanya 3 pegawai negeri dan 3 GTT (guru tidak tetap),” ungkap politisi PDI-P Butur kepada sejumlah awak media, di kediamannya, Sabtu (11/3/2023).
Lanjut Fatriah, GTT-nya ini tadikan sudah tiga, namun ada seorang GTT yang sudah magang selama lebih 10 tahun di SDN 1 Bonegunu tersebut tetapi dia tidak lulus P3K di SD tersebut. Malah, ada seorang yang tidak pernah sama sekali mengajar di SDN 1 Bonegunu, namun dia bisa lulus di SD tersebut.
Pertanyaannya, kata Fatriah, apakah persyaratan yang dikeluarkan kemarin itu dibenarkan. Apakah dibenarkan, tidak pernah mengajar di SDN 1 Bonegunu meski sekali saja tiba-tiba dia lulus di SDN 1 Bonegunu.
Fatriah menjelaskan, kalau dalam penilaian ini tentunya ada penilaian observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah.
baca juga: Bupati Butur Ridwan Zakariah Terima Penghargaan UHC Award dari Kemenko PMK
“Makanya ini bukan apa-apa, tetapi kitakan harus perjelas, karena ini keluhannya bukan hanya dari Kecamatan Kambowa, Bonegunu, Kulisusu Barat. Saya harus runut ini. Seperti (seorang peserta dari) Kambowa, kan dia tidak tahu penempatannya dimana.(*)