Dua Desa di Wakatobi Gugat Hasil Pilkades Serentak 2018

Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Dua desa di Wakatobi menggugat hasil pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 15 Juli 2018 lalu. Gugatan didasari atas adanya indikasi permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3A & PMD) Kabupaten Wakatobi, La Ode Husnan, mengungkapkan jika penetapan DPT disetiap desa telah melalui proses panjang. Sehingga sangat naïf jika mempersoalkan DPT.
“DPT ini kan sebelum ditetapkan terlebih dahulu ada daftar pemilih sementara (DPS). Disitu semua pihak terkait termasuk masyarakat bisa melihat siapa saja yang terdaftar dalam DPS dan ditempel di tempat umum. Jika sudah dilakukan proses dengan melibatkan pihak terkait maka langsung ditetapkan sebagai DPT. Jadi durasi waktunya panjang,” ungkap La Ode Husnan, ditemui di kantornya Selasa (24/7/2018).
Namun gugatan itu merupakan hak semua calon sesuai ketentuan berlaku lanjut La Ode Husnan, maka dalam waktu dekat pihaknya akan turun lapangan guna melakukan uji petik dan mengambil data untuk dibahas dalam kepanitiaan pilkades serentak 2018.
“Rencana besok (Rabu 25/7/2018) kita akan ke lapangan melakukan uji petik dan mengambil data . hasil uji petik itu nanti akan kami serahkan ke panitia disck pilkades 2018 untuk selanjutnya dibahas,” ucap La Ode Husnan.
Kata La Ode Husnan, penyelesaian persoalan gugatan hasil pilkades oleh dua desa itu ditarget satu bulan akan selesai. Mengingat dalam jadwal pelaksanaan pilkades serentak, bulan September 2018 akan dilakukan pelantikkan kepala desa terpilih.
“Persoalan ini akan segera kita selesaikan karena bulan September 2018 adalah jadwal pelantikan kades terpilih hasil pilkades serentak 201,” katanya.
Untuk diketahui, dua desa yang melakukan gugatan hasil pilkades serentak 15 Juli 2018 itu yakni Desa Kahianga Kecamatan Tomia Timur dan Desa Sombano Kecamatan Kaledupa. Keduanya mempersoalkan DPT. Pilkades serentak 2018 di kabupaten Wakatobi diikuti 15 desa. Ditambah enam desa merupakan pemilihan antar waktu. (*)