Peliput; Iman Supa
– Editor: Fardhyn JS
RAHA,BP – Gerakan mahasiswa yang tergabung dari HMI, GMNI dan BEM STIP Wuna Raha kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Muna. Kedatangan kali ini kembali menyuarakan persoalan manajemen RSUD yang dinilai menelantarkan pasien.
Ketua DPRD Kabupaten Muna, La Ode Dyirun yang ditemui usai mengelar dengar pendapat bersama para mahasiswa, Kamis (02/08), mengungkapkan rasa kesalnya terhadap manajemen RSUD Muna yang tidak menjalankan tugas secara maksimal.
“Pelayanan RSUD tidak bagus, Sehingga perlu dikawal bersama untuk memaksimalkan tugas dalam memberi pelayanan pada pasien,”Katanya.
Tuntutan para pendemo agar Direktur RSUD Muna Agus Susanto turun dari jabatannya. La Ode Dyirun menegaskan bukan domainya untuk menurunkan jabartan Dirut RSUD, DPRD hanya memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah (Pemda) Muna untuk menata manajemen RSUD.
“Dalam menyikapi manajemen RSUD, Kami (DPRD) Akan menyurati Pemda Muna, Direktur RS, hingga inspektorat sehingga tidak ada lagi keluhan persoalan layanan yang merugikan masyarakat,”ucapnya.
Sementara persoalan para honorer yang belum digaji hingga dana insentifnya belum terbayar, pihaknya akan berusaha menganggarkan di APBD Perubahan tahun 2018.
“Gaji Honorer maupun dana insentif para tenaga kesehatan yang belum terbayar karena tidak masuk di APBD induk 2018, namun telah disempati bersama Pemda Muna akan dianggarkan di APBD Perubahan,” tambahnya.
Ia menyebutkan Keterlambatan pembayaran dana insentif ini merupakan kelalaian pihak RSUD yang ingin mandiri dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga anggaran tidak masuk lagi di RSUD.
“Karena dinilai belum bisa mandiri dengan membentuk BLUD, kami desak Pemda untuk memberikan anggaran pada RS,” tutupnya.(*)