Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Evaluasi DOB oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu menjadi acuan agar Pemerintah Buton Selatan (Busel) untuk segera mengenjot ketertinggalan pembangunan
Atas kondisi itu, Sekretaris Daerah Buton Selatan La Siambo mengatakan di APBD-P 2018 sudah ada beberapa perencanaan pembangunan diantaranya perencanaan pembangunan kantor Bupati, DPRD dan tujuh SKPD serta pembangunan RSUD yang presentatif
“Tahun 2018 di APBD-Perubahan kita akan melakukan perencanaan pembangunan. Diharapkan tahun 2019 sudah eksen pembangunannya secara bertahap,” kata Siambo saat ditemui beberapa waktu lalu
Pemkab Busel juga sudah mengusulkan Raperda terkait dasar hukum pungutan untuk PAD. Bahkan DPRD Busel telah sepakat serta mendukung percepatan pembentukan beberapa Raperda berkaitan retribusi untuk peningkatan PAD. “Salah satu syarat dalam evaluasi DOB itu masih masih minimnya PAD,” ujarnya.
Upaya memacu kinerja, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Busel bersama DPRD, secara bersama-sama kembali menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) beberapa waktu lalu
Dua Perda yang baru saja ditetapkan itu adalah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Busel tahun anggaran 2017.
Kabag Hukum Setkab Busel, Hermanto SH menjelaskan, pada 18 Juli 2018 lalu, 5 (lima) Perda juga ditetapkan oleh Pemkab Busel dan DPRD. Penetapan tersebut telah mendapatkan nomor registrasi dari Pemprov Sultra.
“Perda tersebut seperti, Hari Jadi Pemkab Buton Selatan, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bangunan Gedung, Penanaman Modal, Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Selatan, dan Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kanturu Molagina,” tukasnya.(*)