Peliput: Alamsyah Pradipta
BAUBAU, BP – Terkait soal pemekaran Propinsi Kepulauan Buton (Kepton) anggota DPD – RI/ MPR – RI Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc mengatakan, Pemerintah saat ini terkendala anggaran. Namun untuk DPD kendala pemekaran Kepton sudah tidak ada lagi dan sekarang bagaimana Pemerintah dan DPR mengeksekusi ini.
“Kalau yang kita dengar di pemerintah kendalanya itu keterbatasan anggaran negara, kalau kendala lainnya dari sudut pandang DPD suda tidak ada, itu suda selesai semua, tingal bagaimana dari pihak Pemerintah dan DPR,” ungkapnya, jumat (02/12).
Wa Ode Hamsinah Bolu mengatakan pembahasan kepton bukan hanya di DPD tapi juga di DPR RI dan di Kemendagri selaku pemerintah, dan hasil pleno menyatakan pemekaran Kepton masuk dalam rencana pemekaran satu paket dengan daerah lainnya.
“Jadikan stek holder pembentukan Kepton ini semuanya ada dikemendagri, DPR RI dan DPD RI hasil pleno terakhir suda diputuskan untuk sulawesi tenggara termaksud di dalamnya kepton, selain itu ada kota raha, Kabaena dan masi ada lagi artinya kalau usulan dari DPD kan secara keseluruhan satu paket, masuk juga daerah lainnya termaksud didalamnya suda termaksud dengan kepton,” tuturnya.
Untuk pemekaran kata Hamsinah Bolu, Pemerintah masih moratotium pemekaran semua daerah termasuk Kepton. Ini njuga sudah disampaikankepada DPD dan DPR RI
“Sampai sekarang Pemerintah mashi moratorium untuk pemekaran dimanapun bukan hanya kepton, intinya DPD meliskan nama-nama daerah baru yang akan mekar, DPR juga menggodok semuanya, untuk realisasinya sendiri kita kembali lagi melihat kesiapan anggaran pemerintah,” tegasnya.(#)