Peliput : Alyakin
PASARWAJO, BP – 114 Ribu masyarakat Kabupaten Buton yang telah didaftarkan sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibiayai oleh pemerintah.
Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ahmad Mulia ketika ditemui Baubau Post diruang kerjanya Belum lama ini, mengatakan ditanggungnya biaya BPJS oleh pemerintah Kabupaten Buton agar dapat membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit saat dirawat nantinya.
“114 Jiwa, sudah seluruhnya. Seluruh penduduk Kabupaten Buton sudah masuk kedalam BPJS, sudah dibayai Pemerintah,” katanya
Kata dia, masyarakat yang berdomiisli di Kabupaten Buton dan sudah menjadi anggota BPJS telah di biayai oleh Pemerintah baik Pemeirntah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dalam penganggarannya ada tiga lini yakni Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendaptan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton,
“Tapi APBD Buton cukup besar berkontribusi, dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 1,8 Miliar dari anggran perubahan ditahun 2018. 39 ribu jiwa masyarakat Kabupaten yang dibiayai pemerintah Kabupaten Buton dari APBD kabupaten Buton,” katanya
Untuk mendaftarkan diri, tambahnya, masyarakat yang kolektif bisa datang langsung dikantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau melalui Desa/Kelurahan, dengan melengkapi semua peryaratan sesuai petunjuk dari pihak BPJS. Misalnya warga membawa KTP sebagai bukti penduduk Kabupaten Buton.
“Masyrakat kolektif, mereka melapor di Desa mereka, nanti persyaratan kolektifnya ada di BPJS itu sejak November,” tandasnya
Untuk diketahui, masyarakat Kabupaten Buton yang telah didaftarkan sebagai anggota BPJS oleh pemerintah Kabupaten Buton, agar tidak lagi membayar biaya ketika masuk Rumah Sakit. Pasalnya itu juga merupakan salah satu janji politik dari pasangan Umar-Bakry saat mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton periode 2017/2022. (*)