Peliput: Darson
BURANGA, BP – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur). Raihan piagam tersebut diberikan karena Pemkab Butur meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017.
Penyerahan piagam tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Ririn Kadariyah, kepada Bupati Butur, Abu Hasan, di Aula Bappeda Butur, Senin (26/11).
Bupati Butur mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari kesungguhan dan kerja keras seluruh stakeholder, dalam menunaikan tugasnya. Menurutnya, ke depan, tak ada lagi pilihan lain, selain mempertahankan prestasi yang telah sukses diraih itu.
“Kerja keras ini tidak boleh kita hentikan, sekarang maupun ke depan kita harus bekerja keras, karena kalau kerja keras dan sungguh-sungguh ini kita hentikan, maka prestasi yang kita sudah capai, ini hanya akan menjadi mitos di masa depan,” katanya.
Untuk mempertahankan prestasi tersebut, sambung dia tentu harus dilakukan perbaikan di berbagai aspek. Mulai dari perencanaan, implementasi, koordinasi, monitoring, hingga pelaporan. “Sekali kita WTP, maka kita harus terus WTP. Sekali mendapat apresiasi, kita pertahankan,” tutur Abu Hasan.
Abu Hasan tak menampik, untuk meraih dan mempertahankan prestasi tersebut, bukanlah perkara yang mudah. Namun kata dia, dengan kerja keras dan kesungguhan yang terus menerus, hal itu bisa terwujud.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah, pun mengakui, mempertahan opini WTP, merupakan tantangan besar bagi pemda setempat. Kata dia, apabila catatan atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak ditindaklanjuti, maka tidak menutup kemungkinan opini tersebut bisa turun.
“Nah, jangan sampai terjadi. Mudah mudahan, saya sangat berharap, Kabupaten Buton Utara bisa mempertahankan opini WTP,” harap dia. (*)