Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Perubahan Masyarakat Buton Selatan (Busel) dan Aliansi Pemerhati Daerah Busel menyegel pintu Kantor DPRD Busel dengan paku dan balok kayu, Kamis (13/12). Penyegelan tersebut dilakukan oleh massa pengunjuk rasa karena kecewa, setelah anggota DPRD Busel tidak ada yang berkantor.
Korlap aksi, Irwansyah mengatakan memaku balok-balok kayu dipintu kantor DPRD Busel sebagai tanda disegel adalah bentuk kekecewaannya terhadap anggota DPRD yang tidak satupun berada di kantor, padahal ada banyak persoalan di daerah ini yang ingin dikemukakan dan mendapat tanggapan serta sikap langsung dari anggota dewan.
Diketahui, kata Irwansayah belum setahun KPK menciduk Bupati Buton Selatan atas kasus suap sejumlah proyek, parahnya selepas itu Ketua DPRD Busel diamankan Polda Metro Jaya karena terindikasi dalam penyalagunaan narkoba dan kini bebas berkantor.
“Tuntutan kami bahwa Ketua DPRD Busel untuk mundur dari jabatannya karena mencederai nama daerah yang kami cintai ini, kami menginginkan kedepan di Busel tidak ada lagi pejabat yang mendecerai nama daerah ini,” tegas Irwansyah.
Bukan hanya itu, persoalan dan ketidakadilan di tubuh pemerintah daerah cukup banyak, mulai dari pembagian bantuan sosial berupa kapal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat Siompu dinilai tidak adil dan merata kepada daerah lainnya. Begitu pula bantuan perumahan yang diduga hanya diberikan kepada keluarga dekat pejabat
“Saat ditanya kepada Asisten I terkait persoalan itu, dia tidak tahu, tentu itu bukan mencerminkan seorang pemimpin,” tukas Irwansyah.
Sementara itu Kabag Keuangan Sektretariat Dewan Alimuddin mengatakan tidak adanya anggota DPRD Busel di kantor karena sedang keluar daerah. Sebagian anggota DPRD Busel ke Kendari dan sebagian ke Makassar
“Dalam buku arsip surat masuk di Sekretariat Dewan itu, hari ini Ketua DPRD Busel dan beberapa anggota dewan sedang mengikuti rapat Koordinasi evaluasi dan pengendalian pembangunan semester II tahun 2018 di Kendari, dan sebagian lagi ke Makassar melakukan konsultasi di BKN terkait persoalan CPNSD,” tutupnya (*)