Peliput: Anton
Editor: Hasrin Ilmi
LABUNGKARI, BP – Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mengingatkan tentang netralias Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Buteng Helius Udaya SPd MA dalam rapat sosialisasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di aula Kantor Bupati Buteng, Senin (17/12)
“Tadi kami diundang oleh Pemerintah daerah untuk memberikan penguatan tentang netralitas aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Buton Tengah, dalam rangka menghadapi Pilcaleg dan Pilpres 2019 nanti,” kata Helius Udaya.
Dikatakan, netralitas ASN telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014.
“Memang ada batasannya, dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014, ASN itu pertama harus netral, nah ketika ada ASN yang kebetulan ketemu bersama Caleg (Calon Legislatif) ditempat-tempat umum, atau di acara keluarga saya kira itu tidak ada masalah, sepanjang dia tidak aktif memberikan simbol-simbol partai,” Kata dia.
Pria yang akrab disapa Helius ini juga menambahkan batasan bagi ASN yang diperbolehkan maupun dilarang berdasarkan aturan perundang-undangan.
“Kecuali misalnya kalau di warung-warung kopi dan mereka hanya duduk berdua saya kira itu patut kita curigai, tapi kalau duduk banyak orang disitu tidak ada masalah,” tambahnya.
Untuk itu, Helius menegaskan momen Pemilu 2019 mendatang, sejak dini ASN diharapkan tidak keseringan berkumpul bersama Caleg. Bawaslu juga akan menindak tegas bila terdapat oknum ASN yang terbukti melanggar.
“Kemudian kalau ASN didesain diundang untuk kumpul-kumpul bersama Caleg itu juga tidak boleh. Kecuali kalau dia hanya secara kebetulan saja bertemu di warung kopi dengan tidak disengaja maka itu tidak ada masalah,” tegasnya.
Ketua Bawaslu Buteng ini menghimbau agar seluruh ASN lingkup Kabupaten Buton Tengah tidak bermain-main dengan aturan tentang larangan ASN terlibat politik praktis.
“Kami himbau agar ASN betul-betul menjaga netralitas mereka, tidak berpihak kepada salah satu Calon maupun Partai Politik tertentu,” pungkasnya. (*)