Peliput : Ady Cacung
BAUBAU, BP- Sedikitnya 300 orang Pegawai Honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau ramai-ramai melakukan mogok kerja di halaman parkir RSUD, Senin (14/01). Pasalnya, RSUD tidak memberikan honor pengabdian diri di RSUD selama bertahun tahun.
Massa memberikan ancaman keras kepada Presiden untuk tidak mengikuti segala proses pemilihan umum saat Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti.
“Kalau memang tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan golput saat Pilpres nanti,” tegas Koordinator perawat magang di RSUD Baubau Ibu Fariati saat dikonfirmasi beberapa awak media saat memberikan keterangan didepan masa aksi yang di koordinirnya.
Dikatakan, pihaknya menuntut hak yang selama ini pihak RSUD kurang mengindahkannya. Tidak menghargai jerih payah yang telah dikorbankan selama ini untuk RSUD yang tidak dibayarkan dari mulai magang sampai saat ini. Rata-rata semua yang mogok kerja ini lebih dari lima tahun magangnya bahkan ada yang hampir 10 tahun.
“Selama itu kami tidak pernah di upah sepeserpun, yang diberikan hanya Jasa BPJS saja Rp 266.000 yang masi menunggak selama dua bulan,” ungkapnya.
Lanjutnya, jasa BPJS yang diterima tersebut bukan hanya pegawai honorer saja yang menerima namun ASN juga menerima jasa dari BPJS tersebut. Sebelumnya pihaknya sering melakukan protes semacam ini, namun tidak pernah diindahkan oleh pihak rumah sakit bahkan sering diintimidasi.
“Kami sering memberikan protes, namun kami sering diintimidasi oleh pihak rumah sakit agar tidak menuntut gaji karena sudah menandatangani untuk bekerja suka rela, padahal sudah tertuang didalam SK Nomor KP0101/kemenkes/481/2017 tentang pengangkatan tenaga kesehatan sebagai kontrak, sukarela, honorer di daerah wajib diberi upah UMK,” tandasnya.
Pihaknya berharap kepada Presiden Jokowi, agar menjawab permintaannya dan kalau bisa pihaknya diberi ruang untuk diangkat mejadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Tolong bantu kami, kami juga mensejahterakan masyarakat, membantu masyarakat untuk sehat dengan apa yang dilakukan, setidaknya kita dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah. Tolong diberi upah sesuai UMK yang telah tertuang di dalam SK Kemenkes, ungkapnya.
Di tempat yang berbeda mewakili plh Direktur BLUD RSUD Baubau Muh Natsir saat ditemui beberapa awak media di ruang rapat RSUD mengatakan dalam merekrut pegawai honorer, pihaknya memberikan syarat untuk membuat surat pernyataan agar siap tidak menuntut, karena pihaknya tidak punya kemampuan itu untuk memberikan honor.
“Surat pernyataan yang mereka buat tersebut dari mereka, bukan dari kita yang minta karena kita tidak merekrut, karena RSUD tidak mampu membayar mereka,” ungkapnya.
Untuk diketahui, rencana nanti rombongan aksi akan lanjutkan tuntutannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau. (#)