Peliput: Zukman
BURANGA, BP– Ditahun 2019 Kabupaten Buton Utara (Butur) telah mengintegrasikan masyarakatnya sebanyak 18.566 jiwa sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pemerintah Daerah Kabupaten Butur menerima penghargaan atas suksesnya program nasional JKN-KIS di wilayahnya,
Bupati Buton Utara Abu Hasan dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterima pihaknya atas langkah pemerintah, untuk menyukseskan Program Nasional JKN-KIS. Penghargaan yang diterima oleh pihaknya merupakan dorongan dan suport dari semua pihak, termasuk masyarakat Butur sendiri.
“Kalau ada prestasi itu bukan saya sendiri, tapi kerja teman-teman sesuai tugas, fungsi pokok dan fungsinya masing-masing,” kata Abu Hasan.
Dikatakan, ia meminta kepada pihak BPJS untuk objektif dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Butur. Setiap tahun, pihaknya telah menggelontorkan dana, kurang lebih sebanyak enam miliar, untuk pembayaran kepada BPJS.
” Bukan hanya itu pemerintah juga terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mengurangi pembiayaan. Misalnya kesehatan dengan kartu Indonesia Sehat, pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar
,” ungkapnya.
Ia berharapkan pengelola BPJS mampu memberikan pelayanan dan manajemen yang terbaik, sehingga masyarakat betul-betul yang telah memiliki kartu mampu merasakan manfaatnya.
Sementara itu Kepala BPJS Butur Asyhari Ramadhan mengatakan, Program JKN-KIS ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat miskin.
” agar pelayanan kesehatan betul-betul memperoleh semua rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi antara kaya dan miskin, maka pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial nasional yang salah satu prinsipnya adalah kesepakatan wajib sesuai undang-undang,” kata Asyhari.
Dikatakan, Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Butur terhadap program nasional, yakni dengan mengintegrasikan masyarakatnya kedalam kepersyaratan JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS sebanyak 18.566 jiwa dengan anggaran sebesar lima miliar selama tahun anggaran 2019
” Ini merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 dan No. 111 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan,” ucapnya.
Pemerintah Buton Utara yang telah mengintegrasikan penduduknya menjadi peserta JKN KIS sebanyak 18.566 jiwa yang iuran yang dibayarkan melalui APBD, yang akan membawa kita selangkah lebih maju untuk mencapai UHC (jaminan kesehatan nasional).
” Juga saya melaporkan kepesertaan di Kabupaten Buton Utara dari jumlah penduduk sebesar 65.307 jiwa, yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN sebesar 64.978, khusus APBD sebesar 18.566, dan APBN sebesar 36.793, sehingga yang belum terdaftar sekitar 1 persen,” tutupnya.