Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Selatan (Busel) di tahun 2019 ini tidak melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Buton Selatan Drs La Siambo. Kata dia, hambatan tidak melakukan perekrutan P3K di Buton Selatan karena faktor anggaran.
“Hambatan kita anggaran, karena anggaran tahun 2019 sudah diketuk palu, jadi daerah tidak bisa merektrut P3K tahun ini,” ucap Siambo saat ditemui belum lama ini.
Dikatakan, ditahap pertama ini Pemda Busel tidak bisa merektrut P3K karena faktor anggaran, nanti ditahap kedua di bulan Desember pemerintah berencana melakukan perekrutan P3K.
“Mudah-mudahan ditahap kedua bisa kita lakukan,” ucapnya.
Lanjutnya, jika dilihat syarat P3K itu, salah satunya harus sarjana. Sementara tamatan SMA tidak bisa direktrut dalam P3K.
“Ada 44 orang Kategori II dari Buton yang saat ini berada di Buton Selatan, tetapi sebagian ada yang tamatan SMA, mereka yang tamatan SMA ini yang tidak bisa direktrut di P3K nantinya,” tuturnya.
Jadi yang diutamakan itu adalah sarjana dan hanya 38 orang saja, dan datanya sudah ada dari BKN.
P3K akan digaji sesuai gaji ASN namun metodenya menganut sistem kontrak. “jadi mereka ini setiap tahun diperpanjang kontraknya, jika tidak profesioanl bekerja dan hanya menunggu-nunggu gaji tiap bulan maka tidak akan diperpanjang, seperti itu prakteknya nanti,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika P3K ditahun mendatang telah direktrut maka tidak menutup kemungkinan, pegawai honorer yang saat ini mengabdikan diri di lingkup Buton Selatan akan ditiadakan.
“Iya, kalau sudah ada P3K yang direktrut, maka pegawai tidak tetap saat ini bisa jadi dihilangkan,” tukasnya (*)