Peliput: Zul, Editor: Gustam
BAUBAU, BP- Pasca aksi besar-besaran mahasiswa menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Hari Buruh kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mulai mengevaluasi diri.
Ketua Koalisi Pemuda Kepulauan Buton (KPK) Buton Mursid Sikancil mengatakan, pihaknya bertemu dengan pemerintah daerah terkait tuntutan penetapan UMP. Hasilnya, pemerintah daerah bakal melakukan rapat koordinasi lebih lanjut.
“Kemarin kami telah berdialog bersama pak Asisten Pemerintahan, pak Kadis Tenaga Kerja, rencananya selesai tarwih nanti akan diadakan pertemuan kembali untuk membahas persoalan yang sama di Kantor Tenaga Kerja Kota Baubau,” katanya.
Menurut Mursid, sosialisasi UMP oleh pemerintah kepada badan usaha di Kota Baubau masih belum maksimal. Perlu koordinasi yang lebib baik lagi antara pemerintah, buruh dan badan usaha untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. Selain itu, penegasan pemerintah juga dibutuhkan.
“Sehingga kami (KPK Buton-red) mencoba terus membahas persoalan UMP tersebut,” ungkap aktivis Kota Baubau itu.
Diharapkan, pemerintah daerah bersama badan usaha mampu menuntaskan persoalan gaji buruh saat ini. Sehingga kedepannya kesejahteraan buruh lebih baik lagi. (#)