Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Pemerintah Buton Selatan (Busel) bakal membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Pembukaan itu bersamaan dengan rekrutmen CPNS tahun 2019.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Busel Firman Hamzah saat ditemui beberapa waktu lalu.
Kata Firman, berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu ada dua PSN dan PPPK. Soal batasan umur pada rekrutmen PNS dan PPPK tahun ini masih menunggu regulasi resmi, namun berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) beberapa waktu lalu disebutkan batas perekrutan yakni, satu tahun sebelum umur pensiun
“Kalau kemarin dibatasi 35, namun kali ini satu tahun sebelum pensiun, itu berdasarkan Rakor, tetapi hal itu masih menunggu regulasi formal,” tutur Firman Hamzah
Ditanya soal berapa banyak PPPK yang akan dibutuhkan Pemerintah Busel, kata Firman nanti pihaknya akan melihat kembali. Pasalnya bukan hanya PPPK namun usulan PNS juga akan dilakukan sekaligus, dan saat ini BKSDM masih dalam analisa jabatan sesuai kebutuhan daerah yang kemudian diusulkan ke MenpanRB yang kemudian diverifikasi untuk menjadi formasi.
“Seperti tahun kemarin usulan kebutuhan ASN kita kurang lebih 600 orang tetapi nanti diverifikasi MenpanRB yang kemudian menjadi formasi,” ucapnya
Terkait jika PPPK telah direkrut menjadi ASN di Busel dan bagaimana nasib honorer yang telah mengabdi di Pemda Busel, apa akan ditiadakan atau bagaimana. Kata Firman, honorer itu kebijakan formalnya, tinggal yang sudah terlanjur.
“Harapannya yang honor ini, bisa lulus di PNS dan PPPK. Sehingga jika itu berjalan tidak ada lagi honorer, semua masuk dalam PNS atau masuk dalam PPPK nantinya,” tuturnya.
Lanjutnya, honorer di Pemda Busel yang menggunakan anggaran daerah itu tidak banyak, paling sekitar 300 sampai 400 orang. Kalau rata-rata setiap OPD itu 15 orang honorer, maka kalau dikali 33 OPD.
Saat ini honorer yang mengabdi di Pemda Busel masih masih ada yang belum sarjana, sementara ketentuan rekrutmen pegawai negeri sipil hari ini wajib sarjana. Jadi bagaimana mengkobolasikan dengan kondisi didaerah yang saat ini masih banyak tamatan setingkat SMA, Kemendagri sudah memiliki rencana terhait hal tesrsebut.
“Sudah ada rencana dari Kemendagri terkait itu,” tukasnya (*)