Peliput: Zaman Adha
BAUBAU, BP – Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum akan memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB). Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah dengan tegas menyatakan moratorium.
Hal ini untuk menjawab beredarnya berita terkait rilis pemekaran DOB sebanyak 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi. Informasi ini merupakan kabar bohong yang diterbitkan media daring kabarbangka.com, dengan mengatasnamakan Kapuspen Kemendagri Bahtiar.
“Kami tidak pernah membuat rilis soal 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi yang akan dimekarkan, itu jelas-jelas hoax. Apalagi merugikan saya sebagai Kapuspen dengan mencatut nama dan foto saya,” tegas Bahtiar dirilis dari situs resmi Kemendagri, Sabtu (21/06).
Pihaknya mengecam portal berita online tersebut, karena secara terang-terangan telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik. Ditegaskan, institusi yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar dan akan segera melaporkannya ke Dewan Pers.
“Segera kami laporkan ke Dewan Pers. Media tersebut telah melakukan kejahatan, mengarang dan menyebar fitnah,” tandasnya.
Dalam narasinya, kabarbangka.com mengaku menerima rilis resmi pada Jumat (21/06/2019) dengan menyebut “Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharudin merilis daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi yang akan dimekarkan.” Padahal tak ada rilis yang dimaksud demikian.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemerintah masih memberlakukan kebijakan Moratorium Daerah Pemekaran Baru (DOB). Kebijakan moratorium dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. (**)