Peliput: Anton
LABUNGKARI, BP – Pada 2017 mendatang, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengupayakan tindak lanjut dari proposal yang telah diajukan, mengenai penanggulangan abrasi pantai yang ada di Mawasangka.
Kepala BPBD Amir SE melakukan pemetaan titik rawan dalam skala penanggulangan bencana daerah, Pantai Mutiara di Mawasangka masuk dalam karegori titik rawan bencana di Kabupaten Buteng.
“Kalau titik rawan penanggulangan bencana untuk di daerah Buton Tengah ini apalagi nanti kita akan menghadapi musim barat, maka khususnya angin kencang dan hantaman ombak itu berkisar di Pantai Mawasangka. Sehingga kami juga pada waktu itu sudah mengajukan proposal untuk penanggulangan abrasi pantai, tapi sampai saat ini juga belum ada,” ungkapnya.
Dilanjutkan, 2017 mendatang pihaknya akan mengupayakan lobi-lobi untuk pengusulan tidak lanjut dari proposal yang telah diajukan sebelumnya. “2017 saya akan upayakan sesuai kemampuan kami, karna kami juga sudah adakan lobi-lobi disana, tetap kami akan lanjutkan proposal itu, supaya keluhan masyarakat juga bisa teratasi. Karena terus terang saja itu di Desa Napa dan Kaincebungi kesananya memang fasilitas jalan sudah rusak akibat terkena hantaman ombak, kuburan pun ada yang sudah rusak karena tergali oleh hantaman gelombang,” ucapnya.
Saat ditanya terkait kecelakaan atau bencana yang terjadi di laut, ia menanggapi bahwa pihaknya hanya dapat memberikan bantuan evakuasi korban, mengingat yang lebih berwenang menangani bencana yang terjadi di laut atau perairan adalah Tim SAR.
“Kalau ada kecelakaan atau bencana yang terjadi di laut, maka itu adalah kewenangannya Tim Sar, kewenangan kami BPBD dibidang laut itu kecil sekali, dalam hal ini tugas kami hanya bersifat pemulihan dan evakuasi,” tambahnya.
Amrin SE mengharapkan kepada pihak Pemda Kabupaten Buton Tengah, agar dapat memberikan bantuan berupa kendaraan motor roda dua sebanyak dua unit, sebagai kendaraan operasional dalam tugas penanganan bencana.
“Sebenarnya harapan kami kepada pihak Pemda Buteng dengan APBD dari daerah, kami masih butuh untuk kendaraan operasional roda dua yang bisa disiapkan agar lebih melancarkan tugas-tugas operasional di lapangan,” tutupnya.(*)