BATAUGA, BP – Pemerintah sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Untuk menekan hal itu salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) adalah lewat program pemberdayaan masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rehabilitasi Sosial Rutilahu).
Melalui program pemberdayaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Busel mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN Kementerian Sosial RI ditahun 2020 mendatang sebesar 1,6 miliar.
Kepala Dinas Sosial Busel, H Kostantinus Bukide SH MSi mengatakan anggaran DAK dari program kementerian Sosial tersebut net akan dikucurkan ke Pemerintah Daerah sebesar 1,6 miliar ditahun 2020.
“ Ini sudah net dari APBN dari pagu anggaran Kementrian Sosial RI,” kata Kostantinus Bukide saat ditemui belum lama ini.
Di Kabupaten Busel, kata Kostanitus, yang mendapatkan program KUBE dan Rutilahu ditahun 2020, sebanyak 45 kelompok. Dirinci, dalam satu kelompok terdiri dari 10 kepala keluarga (KK) tersebar di dua kecamatan yakni, di Kecamatan Kadatua di Desa Lipu dan Uwemaasi, serta di Kecamatan Lapandewa di Desa Burangasi Rumbia dan Gaya Baru.
Untuk Rutilahu anggaran yang disiapkan Rp 15 juta per KK. Total anggaran ini untuk membedah Rutilahu meliput meliputi atap lantai dan dinding (Aladin).
“Jadi penerima KUBE ini juga menerima Rutilahu,” katanya.
Selain program tersebut dalam menekan penetasan dan menekan angka kemiskinan dengan tujuan menciptakan kemandirian ditengah-tengah masyarakat, ada program yang masih diupayakan Dinsos Busel yakni, Sarana Lingkungan (Sarling) disetiap kecamatan. “Setiap kecamatan mendapat anggaran 50 juta, namun program ini masih diupayakan sehingga di Busel juga mendapat kucuran dana inu,” ujarnya
Sementara ditahun 2019 ini, Dinsos Busel menjalankan tugas tambahan (TP) dari Kemensos RI dengan program pemberdayaan komunitas adat kecil di Lapandewa senilai Rp 1,6 miliar. Satu rumah mendapatkan Rp 40 juta. Dengan total 33 unit dari TP di Kecamatan Lapandewa, Desa Lapandewa Jaya.
Sesuai data, angka kemiskinan Busel masih cukup tinggi atau diangka sekitar 16 persen dari jumlah penduduk. Ini merupakan pekerjaan rumah semua stacholder. Namun Dinsos Busel melalui beberapa program terus berusaha menekan angka tersebut dan berharap beberapa program yang telah ada terus berlanjut dan pengelolaannya terpadu serta kerja keras. Jika itu dilaksanakan maka dalam waktu lima tahun kedepan maka angka kemiskinan di Busel akan menurun dan menciptakan kemandirian
Ia berharap beberapa program itu wajib tepat sasaran, karena menurut Kostantinus, masih ada oknum-oknum bersikap kurang jujur, artinya jika sudah keluarganya yang menerima bantuan itu dan sudah dianggap layak mandiri.
Jika sudah dianggap layak mandiri, maka datanya wajib di keluarkan dan diporsikan kepada yang lain untuk menerimanya sesuai ketentuan, sehingga penentasan dan penciptaan kemandirian dimasyarakat benar-benar proposional sesuai tujuan bantuan tersebut.
“ Istilahnya digraduasi, begitupun juga dengan program PKH dia maksimal enam tahun. Setelah enam tahun itu harusnya digraduasi begitu mereka sudah dianggap mandiri. Untuk PKH yang sudah digraduasi ini sudah diusulkan. Jadi melalui APBD kita akan bantu dengan KUBE. Sehingga kehidupnya bisa terjaga,” tukasnya.
Peliput : Amirul

