– Sebagai Acuan Kinerja Pemerintahan
Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay MS mengatakan, akan melakukan evaluasi progres kemajuan pembangunan lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan tiap bulannya sampai akhir masa jabatannya.
Dikatakan, hal ini sebagai acuan untuk menilai kinerja SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, sehingga akan lebih mudah melihat program kegiatan mana yang tidak ditangani dan mana yang bisa ditangani dengan baik.
“Saya Kepala Biro Pembangunan yang melakukan hal ini secara konsisten ditingkat Provinsi Sultra, saya juga mau di Busel ini yang terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pembangunan terkait dengan serapan anggaran dan program pembangunan itu harus dikendalikan, mana yang berjalan mana yang tidak berjalan, kenapa tidak berjalan, tapi kan semua harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki maka masalah-masalah yang lalu itu pasti akan terus terulang, kita akan tahu SKPD mana yang seberapa persen kemajuannya,” kata Ilah Ladamay saat ditemui beberapa waktu lalu di Gedung Lamaindo.
Untuk itu, peran PPKAD, Bappeda, Dinas PU dan Pertanian dianggap sebagai SKPD kunci dalam melakukan perencanaan pembangunan maupun dalam pelaporan-pelaporan hasil pembangunan, begitu juga jabatan Kabag Pembangunan yang diharapkan pada kegiatan-kegiatan evaluasi bulanan itu bisa di backup sepenuhnya.
“Kalau kita evaluasi secara terbuka maka akan lebih mudah kita memantau semua SKPD sehingga kita dapat mengetahui dan saling tahu antar SKPD sejauh mana mereka menjalankan tugas-tugasnya sebaik-sebaiknya, sementara empat SKPD itu tidak akan kosong, kami akan segera menunjuk sekretarias untuk menjadi pelaksana sementara dan itu dalam bulan Januari harus kita tuntaskan,” tuturnya.
Lanjutnya, evaluasi tersebut erat kaitannya dengan kinerja SKPD yang kurang bekerja dengan baik. Dimasa lalu, banyak mekanisme dan prosedur yang tidak laksanakan dalam tata pemerintahan, seperti masalah-masalah evaluasi pembangunan, dan evaluasi serapan anggaran.
”Kita tahu sekarang, bahwa pemerintah pusat menitik beratkan pada hal semacam itu, artinya persoalan serapan anggaran, progres kemajuan pembangunan itu menjadi penting dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Oleh karenanya, kata Kabiro Pembangunan Pemprov Sultra itu, kinerja pemerintahan di Busel harus segera diperbaiki dan belajar dari kesalahan yang lalu-lalu. Karena dianggap mekanisme dan prosedur kinerja Pemkab Busel dimasa lalu mengisahkan persoalan.
“Jika berpatokan pada mekanisme yang lalu, ada anggaran yang hilang, ada anggaran yang tidak sesuai dengan Bappeda dan PPKAD, oleh karena itu harus ada sinkronisasi antara Bappeda dan PPKAD. Nanti akan jelas, dan kita akan memilki data base, acuan program kita, nanti dinilai apa itu sesuai dengan rencana kita atau tidak. Minimal kebisaaan ini akan saya buat sampai April, sampai usai masa jabatan,” pungkasnya.(*)