– Jelang Pemilihan
Peliput: Anton
LABUNGKARI, BP – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Helius Udaya SPd MA mengimbau kepada seluruh masyarakat Buton Tengah dan para Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk tidak terlibat politik praktis atau politik uang dalam tahapan pilkada serentak khususnya pada daerah Buteng.
Dikatakannya, Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara harus netral dalam menyongsong pelaksanaan pilkada serentak 2017 di Kabupaten Buton Tengah. Hal itu disampaikan Helius Udaya saat menghadiri acara hikmah pergantian tahun 2016 ke 2017 yang dilaksanakan Pemkab Buteng yang dirangkaikan dengan HUT Buteng ke 2 sebagai daerah otonom baru.
“Selaku ketua Panwaslu Kabupaten Buton Tengah, saya mengimbau kepada semua Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, marilah kita tetap menjaga netralitas kita sebagai abdi negara, dengan tetap menjalankan aktifitas seperti biasa agar dengan tidak memihak pada salah satu pasangan calon, agar pilkada kita ini tetap berjalan dengan damai,” katanya.
Dalam penyampaiannya, ia memberitahukan kepada masyarakat Buteng bahwa meskipun pada sebelum-sebelumnya sempat ada riak-riak di beberapa kecamatan tentang isu politik, namun masih dapat dikatakan pelaksanaan tahapan Pilkada di Buteng masih dalam status kewajaran dalam sebuah dinamika politik.
“Karena daerah kita ini sedang menghadapi pilkada serentak 2017, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan menurut pantauan kami, pelaksanaan tahapan Pilkada di Buton Tengah sampai hari ini masih tetap berjalan dengan normal dan aman. Adapun kemarin-kemarin sempat ada sedikit riak-riak baik di Kecamatan Gu, Lakudo maupun Mawasangka, itu masih pada status kewajaran dalam sebuah dinamika politik,” ungkapnya.
Selain itu, Helius juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak terjebak dalam praktek ‘money politic’ atau politik yang mengupah suara masyarakat dengan nominal.
“Saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buton Tengah, jangan gampang terpancing dengan hal yang berkenaan dengan bagi-bagi uang atau istilah kerennya ‘money politic’. Kita harus jauhi ‘money politic’ karena itu ada konsekwensinya berupa pidana, baik oknum yang memberi maupun orang yang menerima tetap kena sanksi pidana dan itu jelas diatur dalam undang-undang,” pungkasnya.(*)