Abdul Rahim: Pembangunannya Dilaksanakan Bertahap
KENDARI, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan penatan infrastruktur di seluruh wilayahnya baik di daratan maupun kepulauan. Salah satu konsentrasi pembangunan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, yakni jembatan penghubung antara pulau Buton dan Muna yang rencananya akan dilakukan bertahap mulai tahun 2019 hingga 2021.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra H Abdul Rahim SE MSi, saat ditemui Baubau Post di ruang kerjanya, Senin (23/09).
” Memang salah satu konsen kita di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra yakni mendorong percepatan pembangunan jembatan Buton-Muna. Pak Gubernur juga sangat konsen dengan ini,” kata Abdul Rahim.
Dikatakan, pada tahun ini pihaknya telah memprogramkan Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP). Dalam waktu dekat tim akan turun kelapangan untuk mengecek dan mengidentifikasi lahan yang terkena dampak pembangunan jembatan penghubung tersebut.
Jika dokumen LARAP telah rampung, Pemprov Sultra meminta agar dua daerah yakin, Pemerintah Kota Baubau dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) segera menyelesaikan pembebasan lahan di wilayahnya masing-masing.
“Itu dokumen (LARAP) ini nanti akan menjadi dasar dalam rangka pembebasan lahan, maka kita berharap setelah adanya dokumen LARAP ini, Pemerintah Kota Baubau dan Pemerintah Buton Tengah segera menindaklanjuti dengan pembebasan lahan, diharapkan akhir tahun ini,” ungkapnya.
Lanjut, tahun 2020 Pemprov Sultra akan memprogramkan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pengerjaan jembatan penghubung dua pulau besar di Sultra tersebut, serta berkoordinasi bersama Kementerian PU untuk melakukan review desainnya melalui APBN.
” Desain kita sudah ada, sudah disusun beberapa tahun yang lalu, hanya ini perlu direview, perlu penyesuaian,” ucap Rahim yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Baubau.
Ia berharap, dengan selesainya LARAP dan pembebasan di tahun 2019, Program Amdal dan review desain di tahun 2020, di tahun 2021 pengerjaan fisik pembangunan jembatan penghubung dapat dilaksanakan. Tak lupa ia meminta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan itu.
” Kita harapkan dapat menjadi jembatan penghubung agar mampu memicu ekonomi masyarakat tumbuh dapat berjalan dengan baik,” harapnya.
Ditambahkan, berdasarkan hasil survei dan rapat bersama antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra dan Kementerian PU, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1,4 triliun dengan panjang jembatan 850 meter dan lebar 12 meter.
Peliput: Risnawati