WAKATOBI, BP – Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi periode 2019-2024 selasa (01/10) diwarnai aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekertariat Dewan. Massa yang terdiri dari Aliansi Pemuda Menggugat (APM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Wakatobi melakukan bersama melakukan orasi.
Dalam tuntutannya, massa mengiginkan penandatanganan petisi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) oleh Bupati Wakatobi H Arhawi SE MM dan Ketua DPRD Wakatobi sementara H Hamirudin.
“ Kami menginginkan penandatanganan bersama agar tuntutan kami disampaikan kepada Presiden RI agar mengeluarkan Perpu terkait penolakan UU KPK dan RUU KUHP dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” teriak salah satu orator Muhammad Alwi yang merupakan Ketua Umum HMI Wakatobi.
Dalam petisi tersebut, sejumlah massa juga menuntut agar pemerintah dapat menuntaskan pelanggaran HAM di institut Kepolisian dan menghentikan kriminalitas aktivis, serta mengeluarkan surat pernyataan pelarangan aktivitas kapal pelingkar sebelum Pemda dan Pemprov mendapatkan kesepakatan resmi terkait zona penangkapan ikan.
“Kami juga menginginkan pencabutan izin PT Golden Prima serta kepada Bupati Wakatobi agar membuat surat keputusan untuk melarang kapal lain bersandar di Pelabuhan dermaga Feri,” ujarnya.
Usai pelantikan, anggota DPRD Wakatobi Muhammad Ikbal SKep MKes saat menemui peserta Unras, mengatakan dalam poin petisi yang menjadi tuntutan mahasiswa haruslah dirapatkan bersama Pemda Wakatobi dan DPRD Wakatobi.
“ Tentang Pelabuhan Ferry itu juga tidak bisa saya putuskan sendiri. Namun ada juga aturannya bahwa Feri itu harus sendiri tetapi kita harus rapatkan semua tidak bisa kita putuskan, kami juga baru dilantik mudah-mudahan teman-teman masa aksi selalu mengkomunikasikan, tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan semua bisa aman dan terkendali,” ujarnya.
Ditambahkan, terkait zona penangkapan ikan, Ikbal juga menyatakan perlunya kesepahaman antara Pemda dan DPRD Wakatobi guna menyikapi sejumlah persoalan dengan menggelar sebuah rapat bersama. Dengan demikian, diharapkan para nelayan di Wakatobi dapat terfasilitasi kebutuhannya.
Amatan koran ini, hingga usai Unras, tidak dilakukan penandatanganan petisi. Untuk diketahui pula, La Ode Nasrullah yang juga merupakan anggota DPRD Wakatobi turut hadir menemui peserta aksi.
Peliput: Zul Ps