Peliput: Anton
LABUNGKARI, BP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) saat ini tengah kosentrasi penuh dalam giat pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu dilakukan mengingat perhelatan Pilkada serentak semakin dekat, tepatnya pada Rabu, 15 Januari 2017 mendatang.
Ketua KPU Buton Tengah Aminuddin menjelaskan, pengadaan logistik Pilkada yang dimaksud seperti surat suara, yang akan dicetak di salah satu perusahaan yang yang terletak di Makassar. Dalam tahapannya, pihak KPU mengimbau melalui surat resmi agar masing-masing Pasangan Calon (Paslon) dapat menyetor foto sebagai syarat kelengkapan surat suara.
“Saat ini kami di KPU sementara giat untuk proses pengadaan logistik Pilkada, misalnya surat suara, kemudian mengenai surat suara ini kami juga sudah bersurat ke paslon untuk menyetor fotonya. Paslon juga sudah menyetor fotonya kepada kami, kita desainkan sesuai dengan Peraturan KPU, kemudian kami print out dan kami bawa di mereka untuk paraf persetujuan tentang desain itu, dan ini sudah ada, sehingga ini yang kami akan antar ke Makassar di perusahaan percetakan surat suara,” ucap Aminuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (04/01).
Menurutnya, untuk sementara tidak ada hal-hal yang lebih spesifik, hal ini ia katakan berhubung agenda pada Kamis (05/01) (hari ini, red.), KPU akan mengantar desain sekaligus akan melakukan cetak spesimen surat suara sebelum dipatenkan untuk diperbanyak.
“Mengenai harapan-harapan kami, saya kira tidak ada yang lebih spesifik, kita ini kan besok (hari ini, red.) masih mau ke Makassar antar desain sekaligus cetak spesimen yang sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 persen. Jadi ini besok habis kita cetak spesimen di Makassar kemudian kita kembalikan untuk dilihat para paslon, masih ada yang kurang atau tidak, setelah itu kami balik lagi ke Makassar untuk cetak secara massal atau diperbanyak” ungkap Aminuddin.
Aminuddin juga menyinggung tentang perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang saat ini sementara proses, bila KPPS telah terbentuk maka pihaknya akan mengagendakan pelaksanaan Bimbingan Teknik (Bimtek) penghitungan suara. Hal ini dimaksudkan agar para anggota KPPS diharapkan mampu bekerja secara baik dan profesional, apalagi KPPS merupakan ujung tombak yang bersentuhan dengan para wajib pilih.
“Untuk KPPS ini masih tahap proses perekrutan, nanti setelah terbentuk baru kami akan agendakan untuk bimtek masalah penghitungan suara, KPPS itu merupakan ujung tombak kita dalam melaksanakan pemungutan suara, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan para wajib pilih. Kemudian kita juga ada agenda rakor tiap kecamatan, untuk pengendalian dan monitoring DPT,” tutupnya.(*)