Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Pj Bupati Kabupaten Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay MS, menargetkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bakal di bacakan dalam sidang Paripurna DPRD Busel pada Maret 2017 mendatang.
Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan cut off atau pisah batas pelaporan keuangan antara Pj Bupati Faisal dengan dirinya. Artinya, hal ini dilakukan untuk menciptakan pelaporan keuangan yang efektif, transpran dan akuntabel sehingga pelaporan keuangan dimasa kepemimpinannya jelas dan akurat. Selain itu, untuk Bupati dan Wakil Bupati devenitif yang terpilih pada Februari mendatang tinggal melanjutkan program pemerintahan yang ada.
“Bulan tiga (Maret) nanti saya sudah minta LKPJ saya sekaligus dibacakan pada sidang Paripurna LKPJ di DPRD, ini saya sudah minta pada BPKAD, Bappeda sehingga Bupati devenitif nanti tinggal melanjutkan pelaporan keuangan masa pemerintahannya,” ujarnya saat menerima aspirasi masyarakat di aula Kantor Bupati, Jumat (6/1).
Dikatakannya, untuk memanfaatkan waktu masa jabatanya hingga April ini, pihaknya juga menargetkan akan melakukan lelang proyek dan penandatanganan MoU program APBD 2017 secara serentak pada Januari. Begitupun juga dengan lelang Sekda dan empat jabatan kosong SKPD akan dilakukan fit and propertes melalui lelang jabatan secara terbuka.
Menurutnya, untuk program kerja hingga batas masa jabatannya sebagaj Pj Bupati Busel, pihaknya telah memprioritaskan dan menargetkan penyelesaian pembangunan Rumah Jabatan Bupati baru yang ditempatkan tepat di Rujab Bupati saat ini, pembangunan ruang kerja Wakil Bupati, ruang Aula Rapat, dan beberapa ruangan kerja di kantor Bupati Busel.
“Pembangunan sejumlah bangunan penting itu dilakukan secara cepat sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Busel, sehingga pasca terpilih dan terlantiknya Bupati dan Wakil Bupati devenitif nanti fasilitas ruangan kerja bupati, Wakil bupati dan Sekda, ruang rapat, Rujab Bupati dan Wakil Bupati sudah siap ditempati,” tuturnya.
Lanjut mantan Kepala Seksi Tata Ruang dan sekarang sebagai Karo Pembangunan Pemprov Sultra ini, pihaknya juga akan memprioritaskan masalah evaluasi pembangunan dan serapan anggaran yang wajib dilakukan tiap bulan, sehingga hal itudapat diketahui beserta detail progresnya, dan jika ada hambatan dapat dicarikan solusinya dengan segera.
“Ini penting dilakukan agar terlihat jelas progres pembangunan yang sementara berjalan, dan menjadi acuan didalam memonitoring program kegiatan, mana yang sudah jalan, mana yang belum dan apa kendalanya, sehingga ini berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Ditambahkannya, irama instrumen tersebut untuk memperbaiki persoalan-persoalan daerah sebelumnya. Misalnya terdapat anggaran yang hilang, ada anggaran yang tidak sesuai antara BPKAD dan Bappeda dan SKPD. Oleh karena itu, pada 2017 ini akan disingkronkan, dan dalam acuan kegiatan harus setiap bulan dilakukan evaluasi.
“Minimal kebiasaan rapat evaluasi dan target ini akan dilakukan sampai April semoga bupati devenitif nanti akan melanjutkan hal seperti ini,. Ini juga sebagai dasar akan Bupati dan Wakil Bupati defenitif bisa melanjutkannya sehingga tercipta progres pembangunan yang lebih cepat, transpran dan akuntabel,” pungkasnya.(*)