Site icon BAUBAUPOST.COM

Profil Singkat Enam Pahlawan Nasional yang Dianugrahkan Presiden RI Tanggal 7 November 2019

F01.4 Presiden RI ke 7 Ir Joko Widodo melihat foto enam tokoh yang baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional

Presiden RI ke 7 Ir Joko Widodo melihat foto enam tokoh yang baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional

SULTAN BUTON, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Oputa Yi Koo atau biasa dikenal dengan sebutan La Karambau mendapat gelar pahlawan bersama putra-putri terbaik Indonesia lainnya. Pemberian itu Berikut ini adalah daftar tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di tahun 2019 ini.

Penganugerahan almarhum Sultan Himayatuddin dan lima tokoh lainnya berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor:120/TK/2019 tetang penganugrahan pahlawan nasional berbunyi, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau perjuangan dalam bidang lain dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keputusan presiden itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan presiden disampaikan kepada yang berkentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 07 November 2019, nomor urut 2 Almarhum Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Oputa Yi Koo, tokoh dari Provinsi Sultra, gelar yang dianugerahkan yaitu gelar pahlawan nasional. Berikut profil singkat enam pahlawan nasional yang dianugrahkan presiden RI Ir Joko Widodo:

Ruhana Kudus merupakan wartawan dan pendiri Sekolah Kerajinan Amai Setia di Koto Gadang, lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 20 Desember 1884 dan meninggal pada 17 Agustus 1972 di Jakarta, pada umur 87 tahun. Ruhana Kudus adalah wartawan Indonesia. Pada 1911, Ruhana mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia (KAS) di Koto Gadang. Ruhana Kudus juga merupakan kolumnis wanita pertama.

Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (Sultan Buton) atau Oputa Yi Koo adalah seorang Sultan Buton ke-20 pada 1752-1755 dan sultan ke-23 pada 1760-1763. Ia giat bergerilya melawan menentang pemerintahan Hindia Belanda dalam Perang Buton. Sejak 1755, tidak lama setelah perang Buton, Sultan Himayatuddin menetap di Siontapina hingga meninggal pada 1776.

Abdoel Kahar Moezakir (anggota BPUPKI/PPKI) lahir di Gading, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta, 16 April 1907 dan meninggal di Yogyakarta pada 2 Desember 1973 di umur 66 tahun. Abdoel Kahar Moezakir adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 periode 1945—1948 dan 1948—1960. Ia adalah anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Prof M Sardjito (dokter dan eks Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada), lahir di Magetan, Jawa Timur, 13 Agustus 1889 dan meninggal pada 5 Mei 1970 pada umur 80 tahun. Prof M Sardjito adalah dokter yang menjadi Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada masa perang kemerdekaan, ia ikut serta dalam proses pemindahan Institut Pasteur di Bandung ke Klaten.

Selanjutnya Prof M Sardjito menjadi Presiden Universiteit (sekarang disebut Rektor) Universitas Gadjah Mada yang pertama dari awal berdirinya UGM tahun 1949 sampai 1961. Namanya diabadikan pada salah satu rumah sakit di Yogyakarta yaitu RS M Sardjito Yogyakarta.

KH Masykur (anggota BPUPKI/PPKI), lahir di Malang, Jawa Timur, 30 Desember 1904 dan meninggal pada 19 Desember 1994 pada umur 89 tahun. KH Masykur adalah Menteri Agama Indonesia pada tahun 1947-1949 dan tahun 1953-1955. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 1956-1971 dan anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1968.

Alexander Andries (AA) Maramis (anggota BPUPKI/PPKI), lahir di Manado, Sulawesi Utara, 20 Juni 1897 dan meninggal di Jakarta, 31 Juli 1977 pada umur 80 tahun. Alexander Andries (AA) Maramis adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia pernah menjadi anggota BPUPKI dan KNIP. Ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Oeang Republik Indonesia pertama. Keponakan Maria Walanda Maramis ini menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum pada tahun 1924 di Belanda.

Laporan: Ardi Toris

This website uses cookies.

This website uses cookies.

Exit mobile version