Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Wakatobi saat ini sedang melakukan verifikasi data masyarakat nelayan yang tersebar diseluruh wilayah Wakatobi. Hal itu terkait dengan program pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah daerah mendata masyarakat nelayannya.
Sekretaris Dinas (Sekdis) DKP Kabupaten Wakatobi, Jalaluddin SPd MPd mengatakan, masyarakat nelayan di Kabupaten Wakatobi sejak beberapa tahun lalu telah terdata. Sehingga harus dilakukan verifikasi untuk mendapatkan data akurat.
“Data masyarakat nelayan di Kabupaten Wakatobi ada 2000 lebih. Namun data itu sejak tahun 2015, sehingga harus diverifikasi untuk mendapatkan data akurat terbaru. Pasalnya tidak menutup kemungkinan ada masyarakat nelayan yang merubah profesinya,” terang Jalaluddin, di Wangi-Wangi Selasa (10/1).
Kata Jalal panggilan Jalaluddin, nelayan terdiri dari beberapa kategori. Sehingga verifikasi itu sangat penting. Jika pihaknya telah melaksanakan verifikasi terhadap data masyarakat nelayan sebelumnya maka akan ditindak lanjuti dengan memberikannya kartu pengenal.
“Nelayan itu terdiri dari nelayan utama dimana benar-benar aktivitas kesehariannya hanya melaut. Kemudian ada juga nelayan sambilan utama dimana selain melaut untuk mencari nafkah namun ada juga kerja sampingan untuk menunjang kehidupannya. Serta nelayan sambilan, dimana nelayan sambilan ini hanya menjadikan aktivitas di laut untuk mengisi waktu. Dan ini bisa dilakukan PNS dan lain-lainnya,” kata Jalal yang juga menjabat Plt Kadis DKP Kabupaten Wakatobi.
Menurutnya, verifikasi data masyarakat nelayan itu sangat penting. Karena pemerintah pusat menghendaki data masyarakat nelayan yang benar-benar berprofesi di laut. Sehingga jika ada program pemerintah pusat kaitannya untuk meningkatkan kapasitas dan bantuan sarana prasrana nelayan maka diharapkan tepat sasaran.
“Jika pemerintah pusat memberikan bantuan sarana dan praasarana serta peningkatan sumber daya seperti pelatihan maka kita telah memiliki data akurat,” ucap Jalal.
Ditanyai tetang bantuan pemerintah kabupaten yang bersumber dari APBD untuk nelayan, Jalal, mengungkapkan jika Pemkab Wakatobi sejak menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu leading sektor pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Wakatobi setiap tahun menganggarkan untuk peningkatan sumber daya serta bantuan sarana dan prasarana.
“Setiap tahun pemkab Wakatobi menganggarkan untuk sarana dan prasarana para nelayan, termasuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya memberikan pengetahuan kepada nelayan. Kita juga berharap ada koperasi nelayan yang berdiri dan beranggotakan nelayanutama. Sehingga, jik ada program yang mengharuskan ada wadah menaungi maka Koperasi Nelayan bisa berperan,” harapnya. (***)