Peliput : Amirul Editor : Hasrin Ilmi
BATAUGA, BP-Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perubahan Buton Selatan (GMP-Busel) unjukrasa didepan Kantor Bupati Busel, Senin (16/1). Dalam aksinya GMP menyoroti pelantikan eselon II dan III yang dilakukan oleh Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir H OMN Ilah Ladamay MS beberapa waktu lalu diduga tidak ada SK Kemendagri.
Korlap GMP-Busel Samsul mengatakan, sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan pejabat struktural eselon II dan III Lingkup Pemkab Busel pada tanggal 30 Desember 2016 lalu oleh Plt Bupati Busel Ilah ladamay semestinya hanya mengisi kekosongan SKPD yang baru dibentuk, dan tidak merombak atau mengganti susunan birokrasi yang ada sekarang karena statusnya terbatas yang telah diatur dalam undang-undang
“Kami meminta transparansi Plt Bupati Busel terkait masalah itu, mengingat tugas dan fungsi Plt itu terbatas dalam mengambil setiap keputusan sebagajman diatur dalam 132 ayat (1) dan ayat dua (2) UU nomor 32 tahun 2004 dan PP nomor 49 tahun 2008,” ucap Samsul
Untuk itu, GMP-Busel mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung bersama gerakan ini, sehingga pergerakan ini memiliki daya dobrak dan membuka secara transparan persoalan-persoalan yang ada dalam pemkab Busel.
“Kami adalah pejuang pemekaran lahirnya Buton Selatan yang berdarah-darah dilapangan, sementara yang ada didalam kantor Bupati hanyalah menikmati jerih kami, bahkan leluasa membagi-bagi jabatan tanpa memikirkan masyarakat,” teriaknya.
Lanjutnya, atas ketidaktransparan dasar pelantikan eselon II dan III itu, GMP-Busel meminta agar Plt Bupati Busel Ilah Ladamay untuk memperlihatkan SK Kemendagri tersebut.
“Kami minta agar semuanya transparan, bukan disembunyikan,” katanya
Selai persoalan itu, GMP-Busel juga menuntut Plt Bupati Busel agar mengembalikan posisi susunan birokrasi yang sudah ada seperti semula dan menuntut atas ketidaktransparan itu agar Plt Bupati Busel mundur dari jabatannya.
“Kami gerakan masyarakat berhak menuntut ketidaktransparan ini, kami berjuang memekarkan negeri ini bukan untuk mendapat apa-apa tetapi menginginkan jalannya pemerintahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan kesewenang-wenangan,” pungkasnya.
Diketahui, dalam aksi unjukrasa tetsebut massa GMP-Busel sempat melempar atap kantor Bupati Busel dengan batu, selain itu, mobil dinas Bupati Busel DT 1 W dilempari menggunakan telur, tetapi tampak tidak ada reaksi dari SatPolPP dan Polisi untuk bertindak.
Usai melakukan orasi di depan Kantor Bupati Busel, massa aksi melanjutkan aksi di Kantor DPRD Busel setelah menyampaikan aspirasinya, massa langsung kembali dan membubarkan diri. (*)