PASARWAJO, BP – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan diawal bulan April mendatang aspal buton bakal dibahas di Kantor Staf Presiden. Kegiatan Rapat Koordinasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sultra, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/03) lalu.
“Itu sebagai tindak lanjut berbagai langkah-langkah strategis yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Aspal Buton, makanya kita jadwalkan April mendatang,” kata Ali Mochtar Ngabalin dalam Rapat Koordinasi tentang Strategi Percepatan Investasi Industri Pengolahan dan Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Aspal Buton.
Menurutnya, perlu adanya kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat berupa instruksi Presiden Jokowi agar Aspal Buton dimanfaatkan untuk penuhi kebutuhan aspal di Indonesia.
“Pengelolaan aspal Buton yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya.
Selain itu karena besarnya cadangan aspal yang dimiliki daerah Buton, diharapkan perlu adanya langkah-langkah yang memungkinkan Kemenkomaritim dan Investasi aspal Buton dijadikan sebagai isu strategis nasional.
“Sudah saatnya Aspal Buton menjadi primadona di negerinya sendiri,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj Sekda Provinsi Sultra, La Ode Ahmad Pidana Bolombo menyatakan Pemerintah Provinsi Sultra mendukung Buton sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Pemanfaatan Asbuton harusnya linear tidak cukup hanya Perda harus punya jangkauan lebih kuat minimal undang-undang. Penentuan RPJMN dan isu-isu strategis nasional juga harus linier”, ungkapnya.
Ia mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah pusat, kabupaten, BUMN, BUMD dan swasta agar pemanfaatan aspal Buton ini dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang, mulai dari jumlah produksi hingga kualitas produk.
Ia juga menegaskan tidak akan segan-segan mencabut izin perusahaan yang ada IUP tapi tidak aktif. “Pemerintah Provinsi Sultra akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang ada IUP nya tetapi tidak aktif ” tegas dia.
Sementara itu Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Buhardiman mengatakan dari 41 IUP perusahaan di Buton, hanya tiga IUP yang aktif beroperasi. Sehingga, pihaknya tahun depan harus mendorong perusahaan aspal menghasilkan produk aspal yang full ekstraksi yang tidak lagi menggunakan campuran aspal minyak.
“Selain itu, menjaga kontinuitas konsistensi kualitas aspal Buton dan ketersediaan suplai aspal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan juga sangat penting”, pungkasnya.
Dilokasi yang sama, Staf Khusus Bupati Buton Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Samsu Umar Abdul Samiun mendampingi Wakil Bupati Buton Iis Eliyanti angkat bicara.
Umar Samiun memaparkan kurang lebih 80 persen cadangan Aspal alam di dunia ada di Indonesia letaknya dipulau Buton. Namun sayang, pemanfaatan produk aspal Buton selama ini hanya sebatas memenuhi pembangunan infrastruktur jalan nasional yang porsinya hanya lima persen saja.
Oleh karena itu ia menegaskan, perlu adanya juknis agar DAK dan DAU untuk pembangunan jalan provinsi, kabupaten dan Kota, serta jalan desa di seluruh Indonesia itu harus menggunakan produk aspal Buton yang sudah ada spesifikasinya oleh Kementerian PUPR.
“Produk Aspal Buton sudah ada SNI dan ISO, tapi mengapa tidak dimanfaatkan. Ini sebaiknya dibuatkan Inpresnya”, paparnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Bupati Buton, Iis Eliyanti yang menyambut positif pemanfaatan aspal Buton untuk dimasukkan sebagai isu strategis nasional.
Ia mengajak seluruh masyarakat kabupaten buton untuk bersama-sama berdoa agar usaha Pemda selama ini dapat membuahkan hasil. ” Dengan adanya tindak lanjut melalui rapat oleh Kantor Staf Kepresidenan bulan April nanti, kita harapkan apa yang menjadi harapan Pemerintah dan masyarakat Buton menasionalisasikan Asbuton dapat terwujud sehingga akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”, imbuhnya.
Sementara itu, menurut Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri RI, Thomas Umbu Pati T.B, mesti adanya proteksi regulasi terhadap penggunaan aspal Buton. Karena dengan menggunakan aspal Buton berarti kita sudah mencintai produk dalam negeri.
“Ini bisa menghemat anggaran negara dengan memangkas impor aspal dan menggunakan produk aspal Buton yang juga sudah berkualitas”, tambahnya.
Oleh karena itu, Kemendagri RI siap untuk memfasilitasi pemanfaatan aspal Buton yang lebih baik lagi ke depan. Mendagri RI Tito Karnavian pun mendukung kemandirian daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, Rakor strategi percepatan investasi industri pengolahan aspal Buton dan penataan IUP ini dibuka dengan resmi oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Informasi dan Teknologi Kemenkomaritim dan Investasi Yohanes Surya. Dalam sambutannya, Yohanes kembali mengingatkan harapan Bupati Buton kiranya perusahaan-perusahaan daerah bisa ikut serta dalam pemanfaatan aspal Buton sehingga dapat dipertimbangkan dalam penataan ulang IUP di Kabupaten penghasil aspal terbesar di dunia itu. Yohanes berharap melalui kegiatan ini akan ada rekomendasi yang dibutuhkan dalam pengembangan aspal Buton ke depan.
Peliput: Asmaddin