LABUNGKARI, BP – Pemerintah Kabupaten Buton tengah (Buteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) tahun 2017-2022 di Gedung Azzahra, Rabu (18/03)
Musrembang yang dilaksanakan kali ini, merupakan arena formal bagi para pemangku kepentingan dalam membahas prioritas kegiatan pembangunan di daerah yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 kedepan.
Dalam kegiatan itu, Pemkab Buteng menghadirkan dua pemateri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahri dan Tim ahli Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Gagat Sidi Wahono.
Pada kesempatan itu, Bupati Buteng H Samahuddin SE membuka secara resmi Musrembang RPJMD, Penataan pembangunan berbasis pengembangan potensi wilayah menuju Kabupaten Buteng yang berkah.
Dalam sambutannya, Samahuddin mengatakan, RPJMD merupakan visi misi dari program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Buteng, terhadap pencapaian program pembangunan tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revisi RPJMD dokumen itu.
Hal tersebut didasari dengan, penyesuaian subtansi RPJMD Kabupaten Buteng terhadap arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD, sehingga prioritas pembangunan tahunan Buteng dapat terukur yang memiliki arah dan tujuan yang lebih baik.
“Penjelasan pembangunan Buteng terhadap rencana pembangunan, tertuang dalam dokumen RPJMD Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2018-2023,” jelasnya.
Lanjutnya, dengan misi pemerintah Buteng yang mewujudkan pembangunan berbasis pengembangan wilayah menuju Kabupaten Buteng yang berkah, sejahtera, produktif, agamis dan harmonis, merupakan wajah Buteng yang akan ditampilkan kedepan, sehingga butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat
“Kami tidak dapat bekerja sendiri, tetapi sumbangansi pemikiran dan peran perangkat DPRD, para OPD dan mitra kerja pemerintah, akademisi, lembaga vertikal, yang telah memberikan perhatian,” tuturnya.
Sementara itu, Kasubid Perencanaan Daerah Bappeda Sultra Hasrullah mengungkapkan, dengan adanya kegiatan ini dapat menjalin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, antar ruang antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun pusat dan daerah. Ini juga menjadi konsistensi antar perencanaan, penganggran, pelaksanaan dan pengawasan.
“Dengan ini, dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menerima, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya manusia secara efisien, efektif, berkeadilan,” tutupnya.
Peliput: Hengki TA