WANGI-WANGI, BP – Pemerintah Kabupaten Wakatobi mewanti-wanti agar tidak ada oknum yang melakukan pemotongan terhadap dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bahkan Wakil Bupati (Wabup) Wakatobi Ilmiati Daud SE MSi mengatakan jika pelakunya diancam hukuman mati.
Hal ini disampaikan Ilimiati Daud dalam sambutannya pada kegiatan penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa di Desa Posalu Kecamatan Wangi-wangi pada Senin (11/05). Hukuman tersebut berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor.
Mengingat kondisi Indonesia saat ini sedang dalam masa darurat akibat pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), orang nomor dua di Wakatobi ini berharap agar segala bantuan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dapat dijalankan secara bijak dan tepat sasaran atau sesuai peruntukannya.
“Semua haknya masyarakat tidak ada yang dipotong-potong, tidak ada yang disunat-sunat, kenapa? Jika ada yang menyunat bantuan untuk masyarakat apalagi di masa pandemik ini sanksinya adalah hukuman mati,” tegasnya.
Wanita kelahiran Malang ini mengungkapkan bahwa anggaran yang dikucurkan bakal penanggulangan masyarakat terdampak Covid-19 menggunakan uang Negara dan/atau bukan bantuan orang per orang sehingga tidak boleh dilakukan pemotongan.
“Ini haknya bapak dan ibu semua. Sudah jelas bahwa jika ada yang memotong dan menggunakan dana Covid-19 ini untuk satu dan lain hal maka ganjarannya adalah hukuman mati. Jadi kita tidak boleh main-main,” ujarnya.
Olehnya itu, pihaknya juga berharap agar masyarakat penerima manfaar BLT Desa dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak. “Jika ada yang belum mendapatkan bantuan, maka harus secepatnya memberikan informasi kepada para pendamping, atau Pemerintah Desa,” tutupnya.
Amatan koran ini, Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud SE MSi memberikan bantuan simbolis BLT Desa kepada salah satu masyarakat Desa Posalu dan kemudian diikuti oleh Kepala Desa Posalu Jamaludin.
Peliput: Zul Ps