BAUBAU, BP- Walikota Baubau AS Tamrin menginisiasi pertemuan enam kepala daerah yakni Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan dan Kabupaten Bombana secara online di rumah jabatan, dan kantor Walikota Baubau selaku tuan rumah pada Selasa (12/5). Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi terkait pergerakan manusia yang keluar dan masuk wilayah Kota Baubau serta sebaliknya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Walikota Baubau Dr H AS Tamrin MH, Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse, Dandim 1413/Buton Letkol Inf Arief Kurniawan MIPol MHan, Kapolres Baubau AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari, Bupati Buton, Drs La Bakry MSi, Bupati Wakatobi H Arhawi SE, Sekda Buteng H Kostantinus Bukide SH MSi, Asisten 1 Busel, Asisten 1 Bombana, Kadis Perhubungan Bombana serta Sekda Baubau Dr Roni Muhtar, MPd selaku moderator.
Usai pertemuan virtual tersebut, Walikota Baubau AS Tamrin mengungkapkan, upaya ini sebagai langkah memotong mata rantai penyebaran virus covid-19 dan harus dibahas lintas kabupaten/kota di wilayah Kepton. Dalam pencegahan covid-19 akan banyak melibatkan manusia dan daerah, termasuk melibatkan banyak penugasan yang sifatnya aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan keamanan.
Dalam melaksanakan upaya memutus mata rantai virus covid-19 sudah ada petunjuk pusat dan untuk menyelenggarakan petunjuk pusat tersebut daerah memiliki beraneka ragam kondisi.
Di wilayah Kepton menurut AS Tamrin, Kota Baubau menjadi episentrum dari pada berbagai macam kegiatan, baik kesehatan sebagai rumah sakit rujukan maupun di bidang budaya dan ekonomi. Sementara di dalam memutus rantai covid-19 ini banyak hal yang harus dilakukan, antara lain larangan mudik.
“Petunjuk pusat tentang bagaimana SOP dan surat edaran dari dirjen perhubungan laut, dan semua harus diemplementaskan di daerah, ” kata As Tamrin.
Dikatakan Kota Baubau memiliki kekhasan spesifik, dikarenakan banyak masyarakat Buton tinggal disini, demikian juga Wakatobi dan Busel, sehingga pihaknya mengambil jalan agak lentur namun masih dalam koridor melaksanakan petunjuk pusat.
Ketua DPD PAN Kota Baubau ini juga mengatakan jika hal ini tidak bisa diputuskan Kota Baubau secara sepihak, namun harus secara bersama-sama dalam mengakomodiri kepentingan daerah lain.
“Intinya menyamakan persepsi bagaimana bersama-sama melawan covid-19 dengan berpedoman petunjuk dari pemerintah pusat dan saya sudah intsruksikan ke Sekda Baubau dan disetujui kepala daerah se-Kepton untuk membentuk tim menyusun SOP tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membatasi memotong mata rantai penyebaran covid-19,” terangnya.
Sementara itu, Kapolres Baubau AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari menegaskan, pertemuan dengan kepala daerah secara virtual ini adalah menyamakan persepsi, sehingga adanya SOP yang mencermikan kesamaaan pola tindak dan aksi sehingga bisa terkendali. Hal ini didasari surat edaran gugus tugas covid-19 dan ditindaklanjuti dengan surat dirjen perhubungan laut.
“Di mana dalam pembatasan transportasi yang diberikan pengecualian adalah orang orang berkebutuhan khusus untuk pelayanan kesehatan dan keamanan dengan mengantongi persyaratan wajib seperti menunjukkan bebas covid-19 dengan PCR atau rapid tes ataupun surat keterangan sehat dinas kesehatan,” paparnya.
Kapolres Baubau juga meminta agar keputusan pemerintah pusat ini harus dipahami petugas di lapangan, sehingga tujuan pemerintah pusat memberikan pengecualian ini bisa dilaksanakan dengan baik.
Peliput: Prasetio M