Kepala Sekolah SDN 3 Busoa, Tamrin, saat ditemui diruangannya, Senin (23/1)Peliput: Amirul
BATAUGA,BP – Orang tua siswa keluhkan proses penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SDN 3 Busoa yang dilakukan kepala sekolahnya, pasalnya harus dipotong sebagian bantuan siswa miskin tersebut.
Salah satu orang tua murid SDN 3 Busoa yang tidak mau dikorankan namanya mengatakan, semestinya nominal bantuan yang didapatkan setiap murid sebesar Rp 450 ribu tanpa potongan. Namun saat penyaluran pada Senin 9 Januari 2017 di sore hari, orang tua siswa hanya menerima Rp 380 ribu. Artinya, pihak sekolah telah memotong bantuan siswa miskin tersebut sebesar Rp 70 ribu.
“Saya langsung dikasi Rp 380 ribu, tanpa ada informasi bahwa kenapa harus dipotong,” ucap orang tua siswa tersebut yang tidak mau dikorankan namanya saat ditemui dirumahnya, Senin (23/1).
Dikatakannya, sejauh ini tidak ada kesepakatan yang dibangun oleh pihak sekolah dan orang tua siswa terkait pemotongan dana bantuan siswa miskin (BSM) ini. Bahkan orang tua siswa tahu ada BSM tersebut ada dari anaknya yang sekolah di SD 3 Busoa.
“Saya tahu dari anak saya bahwaada penerimaan uang di sekolah. Kalau kesepakatan pemotongan itu tidak ada, bahkan nama bantuan itu saya tidak tahu, jadi saya terima saja, namun kenapa harus berbeda dengan anak tetangga yang sekolah di kota dapat bantuan juga tapi tidak dipotong,” katanya.
Selain itu, pria paruh baya itu mengaku bingung dengan sistem pendataan oleh pihak sekolah. Pasalnya, anaknya yang duduk di bangku kelas satu tak mendapatkan bantuan itu. Berbeda dengan anaknya kelas lima yang mendapat bantuan.
“Tetapi yang tidak sampai dipikir, kenapa bantuan untuk siswa miskin harus di potong dengan alasan tidak jelas. Kepala sekolah mengaku tidak tahu, katanya mungkin 2017 baru bisa dapat,” ungkapnya.
Setahunya, pihak sekolah dilarang untuk melakukan pemotongan apapun alasannya. Dia mencontoh, salah satu anak tetangganya yang bersekolah di Kota Baubau tidak ada pemotongan sama sekali dalam penerimaan bantuan tersebut. Ironisnya lagi, proses penyaluran hanya dilakukan oleh kepala sekolah yang didampingi istri bersama salah satu istri pengajar disekolah tersebut.
“Yang saya pertanyakan ada tetangga saya yang anaknya sekolah di kota. Tapi mereka tidak dipotong. Bersih mereka terima Rp 450 ribu. Herannya lagi yang meyerahkan ini hanya kepala sekolah dan istrinya dan ditemani istri guru, bukan guru yang mengajar disitu,” bebernya.
Menangapi hal itu, Kepala SDN 3 Busoa Tamrin, membantah tuduhan itu. Kata dia, uang yang diambil dari para orang tua itu saat penyaluran dana bantuan siswa miskin bukanlah pemotongan melainkan pemberian sukarela guna perlengkapan alat tulis kantor (ATK).
“Kami menyampaikan kepada orang tua bukan pemotongan melainkan kerelaan saja untuk harga kertas disekolah ini. Kalau pemotongan itu tidak ada karena itu semua keiklasan para orang tua siswa,” ungkap Tamrin saat ditemui diruangannya, Senin (23/1).
Kepala sekolah yang belum sebulan di SDN 3 Busoa ini mengaku tidak mematok besaran jumlah dalam setiap orang tua siswa. Semua ia lakukan tergantung kerelaan masing-masing.
“Jumlah pemotongannya beragam, ada yang Rp 10 – 20 ribu. Ada juga yang sampai pada Rp 70 ribu, tapi itu tergantung orang tua siswa masing-masing karena kita tidak patok harganya, kalau dia kasih kita ya alhamdulilah. Terkait kesepakatan sudah ada sebelumnya,” ucapnya.
Dia juga mengaku jika tidak seluruh murid mendapatkan bantuan
tersebut. Pasalnya, dana yang disiapkan oleh pemerintah tidak
mencukupi jumlah murid pada sekolah yang dipimpinnya itu. Apalagi kata dia, beberapa murid yang ada disekolah tersebut tergolong murid mampu.
“Siswa yang dapat bantuan ini lebih dari 100 orang. tapi tidak seluruh siswa yang dapat karena sebagian siswa seperti siswa kelas satu itu kurang dananya. Jadi kami juga ini tidak terima juga kalau ada orang tua yang dikatakan mampu baru kita berikan bantuan itu,” ungkapnya.
Dijelaskan, sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pihak sekolah
mendata jumlah murid yang tergolong tidak mampu. Setelah pendataan selesai, pihak sekolah kemudian mengimput semua data tersebut melalui sitem online. Dalam proses pendataan pihak sekolah hanya mencatat para murid yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sedangkan murid yang telah mendapat KIP pihak sekolah tidak mengkategorikan sebagai penerima bantuan, sehingga tidak memungkinkan semua murid
mendapatkan bantuan tersebut.
“Yang KIP itu sudah duluan mendapatkan bantuan. Jadi yang diminta itu adalah siswa yang non KIP. Sehingga ada yang dapat dan ada yang tidak dapat,” jelasnya.
Sesuai dengan data yang ada, jumlah siswa penerima bantuan dana BSM ini sebanyak 101 dengan rincian masing-masing, 23 orang dari 33 murid kelas satu. 11 dari 15 murid kelas dua. 18 orang dari 23 siswa kelas tiga. 13 dari 18 siswa kelas empat. 22 dari 31 siswa kelas lima dan 14 dari 17 siswa kelas enam.
Untuk siswa kelas dua sampai kelas enam jumlah bantuan yang diterima sebesar Rp 450 ribu, sedangkan untuk kelas satu mendapatkan Rp 225 ribu dari total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 40,275 juta.
Apa yang dilakukan ini bertolak belakang dengan pengkuan orang tua siswa, bahwa sebelumnya sudah kesepakatan antar pihak sekolah dan orang tua siswa, bahwa bantuan siswa miskin ini untuk biaya pengadaan ATK. Sementara di dalam dana BOS jelas ada untuk anggaran pembelian ATK. Bukan dipotong lagi dari dana bantuan siswa miskin tersebut.
Sekedar untuk diketahui bahwa pemerintah pusat tegas membentuk tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam bentuk apapun. Hukuman pidananya jelas. Namun masih saja oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan praktek pungli dengan berkedok kerelaan.(*)