Peliput: Gustam — Editor: Ardi Toris
PASARWAJO, BP- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Hariasi Salad menyebut perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK kepada Kabupaten Buton merupakan bukti kerja sama apik antara eksekutif dan legislatif.
Bersama Bupati Buton La Bakry menerima opini tersebut di Kendari, Hariasi Salad menyampaikan fungsi pengawasan dewan atas kebijakan pemerintah daerah mengenai sistem pengelolaan APBD.
Hariasi meyakini bahwa dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buton tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar penilaian yang akuntabel berdasarkan Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 dan PP No 12 Tahun 2019.
“Kami sangat yakin bahwa para auditor BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Buton secara independen, obyektif dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, akuntabilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah,” kata Hariasi.
“Untuk itu kami ucapkan terima kasih,” tambah orang nomor satu di DPRD Kabupaten Buton itu.
Kerja sama yang apik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sebagai eksekutif dan dewan sebagai legislatif menjadi bukti diperolehnya opini WTP dari BPK.
“WTP ini juga merupakan bukti kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Hariasi. (*)