Laporan: Ardi Toris
SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi SH bersama Wagub Sultra Lukman Abunawas, Sekda Pemprov Sultra Nur Endang Abbas, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Forkopimda dan sejumlah tokoh masyarakat, menghadiri pengukuhan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sultra, periode 2020-2025, di Hotel Azizah Kendari, Rabu 26 Agustus 2020.
Acara pengukuhan ini dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19. Seluruh pelaksana acara dan undangan terlebih dulu di rapid test.
Saat tiba di lokasi pengukuhan, Gubernur Ali Mazi mendapat pengalungan kain dan naungan payung adat hingga ke tempat duduk yang telah disediakan.
Masyhur Masie Abunawas terpilih menjadi Ketua Umum DPP-LAT Sultra, Periode 2020-2025, dalam Musyawarah Daerah LAT pada 13 Februari 2020, di Konawe.
Dalam formatur baru DPP-LAT Sultra pimpinan Masyhur Masie Abunawas ini, terpilih pula Bisman Saranani sebagai Sekjen, dan Ibrahim Palatje sebagai Ketua Dewan Penasihat, beserta 250 pengurus lainnya.
Terpilihnya kembali Mashyur Masie Abunawas disebabkan ketokohan (sisi keturunan) dan pengalaman beliau di pemerintahan (pernah menjadi walikota Kendari dua periode).
Setelah dikukuhkan melalui prosesi adat yang difasilitatori oleh Gubernur Ali Mazi sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum DPP-LAT terpilih, Masyhur Masie Abunawas menjelaskan eksistensi LAT yang salasatu tujuannya mendorong peran aktif masyarakat Tolaki untuk mensukseskan pembangunan, pembinaan, serta peningkatan kesejahteraan hidup. LAT siap dan selalu terbuka mendukung semua program Pemerintah Provinsi Sultra.
“LAT berkomitmen mendukung program prioritas Sultra emas yang beradab dan cerdas,” demikian Masyhur Masie Abunawas.
Masyhur Masie menegaskan ke seluruh pengurus yang dikukuhkan, agar aktif membuat dan melaksanakan program positif dalam mendukung dan melestarikan budaya Tolaki.
Sebagai Ketua Dewan Pembina, Gubernur Ali Mazi menyambut gembira pengukuhan tersebut. Gubernur Ali Mazi mengungkapkan perlunya menginternalisasi falsafah hidup yang diambil dari adat-istiadat tradisional masyarakat Sulawesi Tenggara dalam kehidupan sehari-hari, khususnya adat Tolaki yang lembaga adatnya dikukuhkan hari itu. “Nilai-nilai adat Tolaki yang berpusat pada Kalo Sara harus dipandang sebagai simbol yang sakral dan harus dihormati,” kata Bapak Multikulturalisme Sultra ini.
Menurut Gubernur Ali Mazi, sebagai elemen penting peradatan, “Kalo” telah merangkai nilai-nilai moral, baik yang normatif maupun yang implementatif. Inilah yang membuat hukum adat Tolaki dapat diterima sebagai bagian dari hukum dalam masyarakat.
Namun saat ini, kata Gubernur Ali Mazi, sebagaimana yang terjadi pada hampir semua nilai-nilai luhur kultural peradatan di Indonesia, eksistensi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam “Kalo Sara” juga menghadapi tantangan berat. Laju zaman yang cepat telah menyeret masyarakat turut latah dengan budaya baru dan cenderung meningglkan budaya leluhur.
“Karena itu,” kata Gubernur Ali Mazi, “untaian kalimat filosofis Inae Konasara Ieto Pinesara, Inae Lia Sara Ieto Pinekasara (siapa yang mentaati/menjunjung tinggi hukum adat akan dimuliakan, dan siapa melanggar hukum adat akan diberi sanksi, –red.) dalam masyarakat Tolaki, harus sejak dini ditanamkan. Jjika melihat maknanya, maka sangat jelas kandungan moral yang begitu dalam dan sarat nilai-nilai kebaikan.”
Pengukuhan DPP-LAT Sultra kali ini juga mengusung tema “Optimalisasi Peran Lembaga Adat Tolaki sebagai Mitra Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai NKRI”.
Tema itu, menurut Gubernur Ali Mazi, menggambarkan semangat dan optimisme yang linier dengan salasatu program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Sultra Berbudaya dan Beriman.
Dalam acara ini, jajaran Forkopimda secara khusus memberikan apresiasi kepada Ketua Umum DPP-LAT Sultra Masyhur Masie Abunawas yang telah menjadikan LAT sebagai wadah yang memiliki legalitas dalam menjaga kemurnian adat Tolaki. []