Peliput: Gustam
PASARWAJO, BP- Koordinator Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, Muh Risman menyerahkan rekomendasi hasil dialog terkait penataan ruang Pasarwajo ke Bupati Buton La Bakry.
Rekomendasi tersebut oleh Bupati La Bakry didisposisi untuk ditindak lanjuti. Kepada Sekretaris Daerah (Sekda) agar dibuatkan TKPRD, Tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di provinsi dan kabupaten/kota.
TKRPD mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
Muh Risman, kepada Baubau Post berharap, agar rekomendasi tersebut menjadi bagian dari mewujudkan pembangunan di Kabupaten Buton.
“Semoga dengan dialog, ini menjadi kegiatan yang baik dalam mewujudkan arah pembangunan daerah,” ujar Risman dalam pesan singkat WhatsApp-nya.
Untuk diketahui, begitu lima poin kesimpulan dialog FKP dan Pemkab Buton mengenai tata ruang. Pertama, pembahasan DRTR yang mengembangkan opini publik dapat membuka ruang ‘negatif’ terhadap pengembangan RDTR kawasan Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton.
Kedua, Bupati Buton perlu membentuk tim gabungan lintas sektor yang terdiri dari Dinas PUPR, Bappeda, Perkim dan Pemdes, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton dalam penyusunan RTRW, RDTR maupun turunan yang lainnya lebih detail.
Ketiga, terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di Dinas PUPR sesuai keahlian bidang masing-masing.
Keempat, penguatan anggaran dari Pemerintah Daerah pada usulan penyusunan maupun perubahan RTRW, RDTR, agar kedepan secepatnya dibahas kembali, sebelum perencanaan relokasi pembangunan stadion di pemukiman Kelurahan Takimpo.
Dan terakhir, Bappeda mesti fokus pada anggaran. Jika memungkinkan untuk disetujui dalam pembahasan APBD-Perubahan nanti, bisa dianggarkan untuk lebih lanjut dibahas dalam pembahasan. Karena pengembangan kawasan Pasarwajo merupakan mesin penggerak perekonomian sesuai visi misi Pemkab Buton. (*)