Laporan: Ardi Toris
BAUBAU, BP- Bupati Buton dua periode LM Syafei Kahar menanggapi pengakuan Paslon nomor urut 2 Muhammad Faisal yang mengklaim ketika menjabat PJ Bupati Busel 2016
berhasil menaikan dana alokasi umum (DAU) sampai 300 persen. Menurut Syafei Kahar klaim Muhammad Feisal merupakan kebohohongan dan pembodohan bagi publik.
Pernyataan Muhammad Feisal itu disampaikan ketika melakukan debat kandidat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Busel. Syafei Kahar mengatakan dirinya 10 tahun jadi
bupati berarti punya pengalaman 10 kali mengurus DAU di dirjen anggaran departemen keuangan (sekarang departemen keuangan-red). Sementara kaitannya dengan pemekaran yaitu Syafei kahar mengaku juga punya pengalaman pada pemekaran
Wakatobi dan Bombana terkait dengan kenaikan DAU dan DAK di dua daerah otonomi baru (DOB) itu.
“Saya mau menjelaskan biar publik tahu bahwa pertama, kenaikan DAU itu ada kriterianya dan ukurannya yaitu dilihat dari jumlah PNS di daerah tersbut, jumlah
penduduk, luas wilayah daratan tambah lautan, dan kemampuan fiskal daerah atau kemampuan ekonomi daerah Untuk DOB pada tahun pertama semua rendah DAU nya, karena belum mendapat DAU standar sesuai krioteria yang empat tadi dan DOB itu masih mengambil bagian dari induknya. Tahun pertama itu bukan hanya DOB yang rendah DAU-nya, tapi termasuk induknya juga rendah DAU-nya karena
terkuras di DOB itu. Itu tahun pertama,” jelas Syafei Kahar, Senin (06/02).
Nanti tahun kedua, lanjutnya, baru DAU yang dimiliki DOB itu nomal, karena sudah diberlakukan rumus atau ukuran yang empat diatas. “Kebetulan Muhammad Faisal ini
menjabat pejabat bupati di tahun kedua. Jadi siapa pun Pj Bupatinya pasti akan dikenakan empat rumusan atau ukuran itu. Jadi tidak mungkin kenaikan DAU 300 persen itu untuk Busel karena ada lobi dari pekabat Bupati. Karena besarnya DAU di daerah berdasarkan berapa besar dana transfer daerah dari pusat, lalu dibagi secara
proporsional ke daerah berdasarakan kriteria yang empat tadi,” sambung Syafei Kahar.
Kebetulan, lanjut Bapak Pemekaran Buton itu, diera Jokowi ini DAU itu diperbesar karena itu merupakan janji politik Jokowi. Sehingga dibanding eranya jadi Bupati Buton dulu
APBD Busel itu sama ketika dirinya meninggalkan Buton ditahun 2011. Sekarang ini DAU Busel itu sama dengan dua DOB lainnya yaitu di Buteng dan Muna Barat.
Sebenarnya, kata Syafei Kahar, DAU itu bisa saja dinaikan dengan melaporakan pertambahan jumlah penduduk dan pertambahan jumlah PNS. Kalau Fiskal dan luas wilayah, tidak bisa diotak atik. Akan tetapi, Katanya, pelaporan itu tidak akan ada gunanya karena dirjen anggaran departemen keuangan tetap akan membandingkan perubahan
jumlah penduduk yang dilaporan dengan biro pusat statisitik. Demikian juga, dengan laporan perubahan jumlah PNS PNS, dirjen keuangan akan membandingkannya
dengan data BKN di pusat. Kalau berbeda pasti akan dicoret.
“Kedua, Muhammad Faisal kan dilantik jadi pejabat Bupati Busel tanggal 9 Oktober 2015. Sementara rancangan APBN 2016 dan bersama nota keuangan disampaikan Presiden
kepada DPR RI tanggal 15 Agustus 2015. Jadi sebelum dilantik jadi PJ sudah disusun DAU untuk Busel itu, sehingga kalau mau melobi DAU, harusnya Faisal
melakukannya sebelum tanggal 15 Agustus 2015. Artinya DAU yang dia kelola tahun 2016 itu sebenarnya hasil kerjanya Pj Bupati Mustari,” jelas Syafei Kahar.
Dia pun menceritrakan pengalamaannya selama 10 tahun jadi Bupati Buton, data-data untuk dasar mengajukan DAU sudah diminta Departemen Keuangan yang berisi empat tolok ukur tadi sejak bulan Juni hingga Juli.
“Lagi-lagi itu diakui bahwa itu hasil kerja Faisal. jadi usulan DAU itu hasil kerja PJ BUpati Mustari. Pengalaman saya jadi Bupati Buton, untuk menaikan 300 persen DAU itu
tidak mungkin bisa dilakukan. DAU naik 3 persen saja susah karena ada dasar dan kriteeianya, ada rumusnya. Yang saya katakan ini, masyarakat Busel perlu tahu karena
ini sebenarnya DAU yang diklaim Faisal naik 300 persen itu merupakan hak masyarakat Busel, siapa pun pejabat bupatinya di tahun kedua itu. Jadi pernyataan Muhammad
Faisal dalam debat kandidat itu adalah kebohongan dan pembodohan kepada publik,” pungkasnya. (***)