Sekda Kota Baubau Roni MuhtarSekda Kota Baubau Roni Muhtar

Laporan Prasetyo M

BAUBAU, BP- Sekretaris daerah (Sekda) Kota Baubau Dr Roni Muhtar M.Pd saat membawakan materi pada acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD 2022 di aula kantor Walikota Baubau palagimata menginginkan agar reformasi birokrasi maju dan berbudaya dapat menciptakan good governance dan clean governance di Kota Baubau.

Sekda Kota Baubau Roni Muhtar
Sekda Kota Baubau Roni Muhtar

Hal-hal yang diiharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yakni kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik.
Menurut Roni Muhtar, keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari upaya tetapi juga hasil yang dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder. Karena itu, tiga sasaran reformasi birokrasi maju dan berbudaya yakni pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah. Kemudian, pemerintahan belum efektif dan efisien serta pelayanan public masih buruk. dalam reformasi birokrasi Kota Baubau.

Dikatakan, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang maju dan berbudaya akan ada zona integritas komitmen, yakni komitmen pimpinan pada semua karyawan dengan melibatkan bawahan yang menularkan semangat dan visi yang sama .

Kemudahan pelayanan yakni dengan menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasaan publik. Selain itu, program yang menyentuh masyarakat yakni dengan membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.

Disamping itu, monitoring dan evaluasi yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya. Serta manajemen media yaitu dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan, zona integritas akan fokus pada instansi strategis pelayanan public dengan menciptakan role mode reformasi birokrasi dalam pelayanan public dengan predikat Wilayah bebas dari korupsi (WBK) yakni unit pelayanan percontohan dengan integritas tinggi dan Wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yakni unit pelayanan percontohan dengan integritas tinggi dan kualitas pelayanan baik. “Direncanakan untuk unit percontohan untuk WBK dan WBBM adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Diklat, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPKAD, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.”jelas Jenderal ASN Kota Baubau ini.

baca juga: PGRI Baubau Gelar Workshop Penyusunan DUPAK, Tingkatkan Kapasitas serta Pengembangan Diri bagi Guru
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si mengungkapkan, pada refomasi birokrasi ima arah kebijakan yakni, peningkatan kualitas kinerja SDM aparatur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan publik, peningkatan pelayanan poublik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta komitmen penerapan reward dan punishmend serta akuntablitas dan penguatan APIP.
Turut hadir dalam konsultasi publik seluruh kepala OPD lingkup Pemkot Baubau termaksud Plt Kadis Kominfo Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si serta Camat dan Lurah se Kota Baubau.(*)

Visited 1 times, 1 visit(s) today

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *