Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Dinas Pemperdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 pada 60 desa di Buton Selatan.
Kepala DPMD Ahmad Syahroni, SE menuturkan evaluasi APBDes tahun 2021 ini dasar tindakannya yakni Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) nomo 43 tahun 2014, PP nomor 47 nomor 2015, Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang evaluasi APBDes
Dikatakannya, Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) nomor 500 tahun 2020 terkait evaluasi APBDes, namun langkah evaluasi APBdes ini baru dilakukan tahun ini di Buton sejak dana desa bergulir selama enam tahun
“Tindakan evaluasi APBDes ini dilakukan untuk mengsinkronisasikan perencanaan pembangunan bagi Dana Desa (DD) terhadap arah pembangunan pemerintah daerah,” ucap Oni sapaan akrab Ahmad Syahroni saat ditemui di gedung Lamaindo, Selasa (26/1)
Lanjutnya, hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi markup pada proses perencanaan kegiatan dan tumpang tidih overlap kegiatan antara Dinas dan pemerintah desa.
Selain itu, akan tercipta suatu penguatan-penguatan yang baru pada tingkatan desa, mendapatkan pola pelaksanaan perencanaan partisipatif.
“Perencanaan ini akan terkontrol melalui Pemendes nomor 13 tahun 2020 dan peraturan menteri keuangan nomor 222 tentang pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa,” singkatnya.
Sementara Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa dan Kelurahan DMPD La Ode Maa’ruf menambahkan sejauh ini kegiatan pelaksanaan berjalan dengan normal bahkan mendapatkan apresiasi dari teman-teman, baik dari Kepala Desa, Pemerintah Desa maupun dari OPD.
“Kegiatan ini melibatkan Bappeda, Inspektorat, tenaga`ahli Dana Desa yakni tenaga ahli perencanaan dan pendamping desa,” ucap Maaruf
Saat ditanya, apabila ditemukan kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam diluar dari hasil evaluasi APBDes, langkah apa yang dilakukan oleh DPMD, menurut Maaruf hal itu, tidak boleh terjadi, karena memang sesudah evaluasi APBDes ini akan melahirkan berita acara dan rekomendasi kegiatan.
“Arti proses ini akan terkawal oleh para pendamping desa, mereka akan bekerja dilapangan maka akan kecil kemungkinan akan terjadi diluar hasil yang ditetapkan dalam APBDes,” tuturnya.
Lanjutnya, pedamping desa adalah rekomendasi dari pihak kementerian untuk melakukan pengawalan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, bahkan laporan dan evaluasi
Kemudian kegiatan evaluasi serapan anggaran dari masing-masing desa akan dilakukan setiap bulan.
“kemarin kami melalui rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah desa, dievaluasi semua kegiatan, mulai progres yang terlambat maupun yang cepat,” ujarnya
Ia menambakan sehingga sulit kemungkinanan permasalahan-permasalahan seperti itu akan muncul dipertengahan, karena itu akan terkunci melalui pagunya,
“Karena memunculkan kegiatan-kegiatan itu sangat beralasan karena sudah mengalami perdebatan yang cukup ketat ditingkat desa , melalui musdes, penetapanya dan dievluasi sampai ketingkat kabupaten,” jelasnya
Ia berharap dengan dilakukan evaluasi APBDes seperti ini akan melahirkan perencanaan desa yang partisipatif, berkualitas dan tentu pro perencanaan pembangunan daerah Buton Selatan dan terjawab visi misi kepala desa selama lima tahun
baca juga: HUT PDIP, PDIP Busel Tanam Pohon di Bantaran Sungai Masiri
Sementara Kepala Desa Lapandewa Makmur La Ganiru mengatakan mengapresiasi kegitan evaluasi, karena kegiatan tersebut akan memberikan pemahaman-pemahan baru bagi pemerintah di desa
“Jadi kegiatan evaluasi APBDes ini adalah hal yang baru bagi kami, kami sangat berterima kasih karena kegiatan akan memberikan pembelajaran, pemahaman baru, meminimalisir kesalahan-kesalahan,” tukasnya. (*)