Peliput : ZUl Ps Editor : Hasrin Ilmi
WANGI-WANGI,BP-Buntut dari tunggakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Wakatobi kepada PT Telkom yang mencapai ratusan juta tersebut mendapat tanggapan dari Kadis Kominfo Wakatobi, Dr Suruddin. Bahkan, enggan membayar tagihan tersebut meski sudah dilakukan disposisi oleh Sekda Wakatobi, La Jumadin.
Dalam disposisi Sekda tersebut ada tiga hal yang sangat mengganjal, dimana dalam surat tagihan tersebut alamat yang ditujukan adalah Dinas Perhubungan (Dishub) yang beralamat di jalan La Ruku nomor 17.
Selain itu, lembaga yang dituju dalam kwitansi tagihan yang mencapai Rp 48 juta per bulan sejak Januari 2020 itu adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, Kemudian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercatat adalah NPWP milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kominfo.
” Ini juga sudah mencemarkan nama Instansi Dinas Kominfo, karena disposisi yang datangnya dari Sekda itu ditujukan ke Kominfo. Artinya pemikiran masyarakat yang menggunakan adalah Kominfo,” Beber Kadis Kominfo Suruddin saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Suruddin juga telah menjelaskan jika dirinya enggan menuruti instruksi dari Sekda Wakatobi melalui La Jumadin untuk melakukan pembayaran. Pasalnya, pihaknya tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak Telkom Indonesia atas program yang tidak diketahuinya sama sekali.
Apalagi, kata Suruddin, mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengelolah keuangan terdapat pedoman yakni APBD yang dituangkan dalam Renstra program kerja setiap tahun dan tidak dapat dilanggar,
baca juga: Anggaran Bansos Sembako Covid-19 Cair 100 Persen, Anehnya Ada Pengembalian ke Kas Daerah Wakatobi
” Kenapa tiba-tiba ada padahal itu diluar koridor yang semestinya. Tagihan itu tidak masuk dalam DPA kita, itu adalah program lain diluar dari Renstra Program Kerja Kominfo,” tukasnya.(*)