Peliput: Darson
BURANGA, BP – Hingga memasuki pertengahan bulan Februari ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Utara (Butur) belum juga melakukan lelang jabatan untuk mengisi 12 jabatan eselon II yang kosong dan masih dihuni pelaksana tugas (Plt). Belum juga dilakukannya lelang tersebut disinyalir rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tak kunjung terbit.
Padahal, sesuai dengan pernyantaan Bupati Butur, Abu Hasan, paling lambat pelaksanaan lelang jabatan awal Februari ini. Namun, sampai memasuki pekan ketiga belum ada juga sinyal untuk dilakukannya lelang jabatan.
Abu Hasan ketika ditemui di kantornya, kemarin membenarkan hal itu. Dia mengatakan bahwa pihaknya saat ini lagi menunggu rekomendasi untuk pelaksanaan lelang jabatan. Sehingga, belum bisa diadakan lelang.”Kita belum lakukan lelang karena lagi menunggu rekomendasi, tapi InsyaAllah dalam waktu dekat ini bisa keluar,” katanya.
Oleh karena itu, Abu Hasan mengharapkan kepada lembaga pemantau kebijakan pejabat publik itu segera memberikan lampu hijau agar lelang jabatan dapat segera dilaksanakan. Sehingga satuan kerja perangkat daerah yang tak lagi diisi pelaksana tugas sementara yang secara kewenagan hanya sebatas tugas tambahan.
“kekosongan pejabat struktural definitif segera bakal terisi Maret mendatan. Karena sampai saat ini masih ada 12 jabatan eselon II yang belum terisi. Penunjukan pelaksana tugas sementara hanya untuk mengisi kekosongan yang ada,”ujarnya.
Dijelaskannya, Plt banyak memiliki kekurangan karena hanya dalam rangka pemberian tugas tambahan kepada pejabat tertentu. Tentunya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tak akan maksimal, karena juga harus menjalankan tugas ditempat jabatan definitifnya.
Diungkapkannya, pelaksanaan lelang jabatan semuanya akan diseleksi, terutama untuk pegawai eselon tiga yang akan naik ke eselon dua. Namun, bagi yang eselon dua juga sama. Diharapkan, nanti betul-betul mendapatkan pejabat yang berkualitas.
Lelang jabatan itu, tambah Abu Hasan nantinya bakal melibatkan panitia seleksi kabupaten dan panitia seleksi nasional (Pansel) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya, kata dia, akan dilakukan seleksi tertulis, dan wawancara secara ketat untuk menghasilkan pejabat yang berkualitas. (*)