– DPT Berpotensi Bermasalah

Peliput: Amirul

BATAUGA,BP – Sedikitnya 6374 pemilih Buton Selatan ditolak Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Jumlah tersebut adalah selisih antara jumlah DPT yang telah resmi diplenokan tanggal 6 Desember 2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Busel yakni sebanyak 52.828 jiwa sesuai sidalih dengan hasil data verifikasi faktual tercatat sebanyak 59.202 jiwa.
Munculnya selisih angka 6374 jiwa pemilih yang ditolak sidalih ini dikhawatirkan akan menjadi potensi ruang masalah Pilkada Busel, jika tak diantisipasi dan diselesaikan secara teliti. Jumlah selisih tersebut tersebar ditujuh kecamatan di Busel.

Ketua KPU Busel, La Ode Masrizal Mas’ud SIp MA mengungkapkan, hasil dari pleno ditetap DPT sebanyak 52.828. Jumlah itu hasil yang tersaring oleh sistem Sidalih. Proses sehingga muncul angka itu, KPU telah melakukan sesuai prosedural yang telah ditetapkan, jika ada pemilih yang belum terdeteksi, itu memang sudah diatur dalam sistem Sidalih.

Dikatakannya, kendala sehingga muncul perbedaan tersebut adalah akibat ada pemilih yang dilakukan melalui verifikasi faktual itu yang sudah meninggal, belum melakukan perekaman e-KTP, berpindah tempat sehingga didalam data sidalih muncul angka valid menjadi 52828.

” 59.202 hasil verifikasi faktual dan diinput dalam sidalih hanya tercapai sebesar 52.828 atau ada selisih 6374. Ini sistem yang baca, antara Sidalih dengan data manual ada artinya ada sekitar 6374 yang tidak terkafer di Sidalih,” ujarnya kepada wartawan, di kantor KPU, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan setelah data diinput disidalih. Hasilnya ditemukan pemilihnya meninggal, ganda dan ada juga yang sudah tidak berada ditempat domisilinya. Yang pasti hasil data sidalih itulah data falid.

Terkiat jumlah selisih itu, Rizal menegaskan KPU akan melakukan identifikasi verifikasi faktual ulang, menginventarisir nama-nama dari angka 6374 pemilih itu. Setelah itu KPU akan mengakumulasi semua data itu dan akan dikoordinasikan dengan KPU Provinsi dan KPU RI untuk dicarikan solusi. Lanjut Rizal,, pihaknya akan berusaha untuk mengakomodir hak-hak pemilih, jangankan ribuan selisih data, selisih 100 orang saja ini pihaknya peduli kepada masyarakat tersebut yang masuk dalam selisih itu untuk menunaikan haknya memilih. Itu menjadi komitmen dan kepedulian KPU untuk mengkomodir hak pemilih sepanjang memenuhi syarat dan berharap akan maksimal kinerja KPU. Untuk itu dari jumlah selisih 6374 itu akan diverifikasi faktual kembali di lapangan sehingga menjadi bahan evaluasi laporan di KPU Provinsi dan KPU RI.

“Harapanya ada regulasi yang lahir nantinya dari KPU Pusat untuk mengakomodasi perbedaan itu, sebab kita sudah diikat di sidalih, portal sudah ditutup , kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sistem sudah ditutup dan mengikat kita, ketika misalnnya dari hasil koordinasi ada regulasi yang mengikat kebijakan baru dari KPU RI ini akan dilakukan revisi lagi, karena ini terkait dengan hak-hak warga negara hak wajib pilih,” katanya.

Terkait DPT tambahan disiapkan kuota sebesar 2,5 persen masing-masing TPS, namun setelah diakumulasi dari jumlah total suara ini sangat tidak memungkinkan untuk mengakomodasi untuk jumlah 6.374 orang itu. Artinya hanya sekitar 1000 lebih. Sebab untuk jumlah DPT tambahan itu kuota 2,5 persen tambahan masing-masing TPS.

“Tambahan kertas suara masing-masing TPS itu hanya 2,5 persen saja dari DPT, dari jumlah 6.374 itu tidk bisa terakomodasi semua nah ini menjadi perhatian KPU untuk mengkonsolidasikan mengkoordinasikan di KPU Provinsi dan Pusat,” tukasnya.

Ia berharap ada kerjasama antara KPU dan Discapil sebab dalam pencatatan ini merupakan tugas capil. KPU hanya mengindentifikasi nama-nama yang teridentifikasi database capil. Jika ada yang tidak terkafer di data base capil maka sangat jelas dalam aturan KPU harus di hapus tidak boleh masuk di DPT. Karena itu diharapkan koordinasi capil untuk melakukan maksimalkan ini semua. “Makanya kami harapkan koordinasi ini agar tidak ada hak–hak warga Busel yang terlewatkan dalam Pilkada ini,” katanya.

Ditambahkannya, jika ada warga yang belum terkafer dalam DPT sampai hari H sepanjang bisa menunjukan bukti memiliki E-KTP itu bisa masuk dalam DPT tambahan namun hal ini dibatasi jumlah kertas suara tambahan sebesar 2,5 masing-masing TPS.

Ditempat yang sama, Kadis Capilduk Busel Nadir mengatakan, manakala ada keraguan data dari KPU tentu akan dikoordinasikan, bagi data itu Capilduk akan memvalidasi data apa yang menjadi keraguan KPU. “Misalkan seperti si A ini ada dalam database Capil atau tidak, yang ditemukan tidak masuk dalam Sidalih kemudian ada di verifikasi faktual, jadi solusinya nanti kami cek di database kami, ada atau tidak nama si A itu,” katanya.

Dikatakannya, jika ada dalam data Base Capil, maka akan diberikan rekomendasi data tersebut ada di capil dan merupakan penduduk Busel. “Makanya kami menunggu KPU, manakala ada hal-hal yang meragukan kami akan mencocokan dengan data base yang ada di Capil,” katanya.

Lanjutnya, di DP4 itu diserahkan langsung Kemendagri ke KPU, data diinput dari Capil kemudian ke Kemendagri kemudian diserahkan ke KPU RI dan diserahkan ke KPU Kabupaten/kota. Data yang diberikan Dirjen Dukcapil itu merupakan data valid atau data bersih atau wajib pilih yang ada di Busel berdasarkan data base.

“dari data 10 ribu pemilih yang belum memiliki E-KTP, sekitar 8000-an ada dalam data base dan 1000 lebih belum ada didata base Capil,” katanya.

Ditegaskan, apabila dari jumlah data itu belum terkafer ada data yang secara mobail yang belum melakukan perekaman, Capil, KPU dan Panwas akan bekerja sama menyelesaikan hal ini.

Sementara itu Menurut Ketua Panwas Busel, Jumadi, yang mengatur secara teknis terkait DPT ini adalah KPU, terkait adanya perbedaan antara data hasil verifikasi manual yang dilakukan PPS di Desa dan PKK di wilayah Kecamatan dengan data Sidalih sebesar 6374.

Terkait ini Panwas sudah menindaklanjuti dengan bersurat resmi agar KPU dan Capil berkoordinasi mengambil langkah-langkah agar jumlah selisih itu sebesar 6374 bisa dituntaskan. Artinya kata Jumadi, ini membutuhkan verifikasi atau koordinasi pencocokan data antara KPU dengan data base Capilduk. Apakah dari jumlah itu ada yang sudah meninggal dunia, pindah domisili atau sebagainya. Namun jika ditemukan masih ada dan tercatat menjadi warga Busel agar dicarikan solusi.

Sebab jika DPT sudah ditetapkan berati untuk menjadi salah satu alat untuk bisa mencoblos atau memilih adalah E-KTP maka tugas KPU dengan Capil agar dari jumlah itu diupayakan ada keterpenuhan syarat untuk melakukan pemilihan.
“Misalnya mungkin dibuatkan E-KTP, atau KPU berkoordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Pusat untuk melakukan regulasi baru, artinya apakah selain syarat KTP atau syarat apalagi untuk bisa memilih, karena khawatirnya kita tadi kertas suara yang disiapkan itu hanya sekitar 2,5 persen, bagaimana misalnya kalau nantinya dalam salah satu TPS masih ada yang belum mendapatkan kertas suara inikan menjadi problem dan ini rawan gugatan, sementara kita inginkan merka ini terpenuhi syaratnya,” terangnya.

Dikatakannya, terkait jumlah selisih 6374 antara data verifikasi faktual dan sidalih, Panwas meminta KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang dilapangan untuk mengecek kembali kebenaranya. “Saya meminta LO tim kandidat untuk proaktif terkait hal ini. Sebab para kandidat ini memiliki tim di tiap tingkat desa/kelurahan untuk memvalidasi kebenaran selisih data 6374 sehingga memiliki data yang akurat dan valid,”ucapnya

Ditambahkannya, meminta KPU dari jumlah 6374 selisih tersebut untuk dituliskan secara jelas identitasnya dan disebar dimasing-masing desa/kelurahan dengan bekerja sama dengan Kades, Camat, LO kandidat untuk melakukan verifikasi faktual ulang dilapangan kepastian data tersebut. “Makanya kami meminta KPU untuk selisih data itu didistribusikan ke pihak terkait seperti Panwas, Kades, Camat, Capil, PPK dan PPS, LO Tim Kandidat untuk diverikasi faktual ulang di lapangan,” pungkasnya.(*)