Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp 49 Miliar bakal mengalir ke tiap desa se Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017, yang tinggal menunggu laporan pertanggungjawaban desa yang harus diserahkan hingga Maret mendatang.
Kepala BPM Busel La Siambo mengatakan, DD tahun 2017 sesuai mekanisme sebelumnya dimana dana sebesar itu bisa dicairkan ke tiap desa jika laporan pertanggungjawaban desa tahap akhir tahun 2016 sudah diserahkan ke BPM.
“Bisa dicairkan jika laporan pertanggungjawaban tahap akhir 2016 sudah disetor ke BPM,” ucap Siambo saat ditemui belum lama ini.
Dikatakannya, BPM memberikan waktu kepada 60 kades se Buton Selatan untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahap akhir hingga Maret 2017 ini.
“Sudah ada beberapa desa yang memasukan laporan pertanggungjawaban yang masuk ke BPM, selesaikan dulu untuk laporan tahap akhir baru bisa dicairkan tahap pertama 2017, karena itu akan menjadi rujukan daripada pencairan tahap pertama untuk tahun 2017,” katanya.
Ditekankan, laporan pertanggunjawaban untuk tahap akhir pada tahun 2016 tidak boleh lewat dari Maret mendatang, pasalnya BPM juga sudah dimintai oleh Kementrian Keuangan agar secepatnya melakukan pengiriman laporan pertanggungjawaban.
Lanjutnya, DD untuk Busel naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 DD di Busel total keseluruhan hanya sekitar Rp 39 Miliar, yang kini naik sebesar 10 persen.
“Pada saat 2016 itu terlambat karena perubahan anggaran terlambat ditetapkan, Dana Desa ditransfer itu seharusnya November, itu sudah masuk namun dilaporanya nanti 29 Desember,” ujarnya.
oleh karena itu ditekankan kepada para kades, batas waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban DD harus diserahkan paling lambat pada Maret ini.
“Sebab laporan pertanggunjawaban tahap akhir 2016 ini akan berpengaruh pada realisasi DD tahap pertama tahun 2017,” pungkasnya.
Untuk diketahui, desa di Busel yang menerima DD terbanyak adalah Desa Wawoangi Kecamatan Sampolawa, menyusul Desa Burangasi, Kecamatan Sampolawa. Ini syarat jumlah penduduk, letak geografis, luas daerah memenuhi syarat sehingga desa tersebut menerima DD lebih banyak dibandingkan desa lain.(*)