Laporan: Ardi Toris
BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau dikabarkan akan kembali mendapatkan penghargaan Pangripta Nusantara dari Presiden RI, Ir Joko Widodo yang penyerahannya dilakukan pada April 2017.
Kepala Bidang Ekonomi Setda Provinsi Sultra Dr Ekapaksi menjelaskan pangripta nusantara merupakan pengakuan resmi Bappenas RI terhadap dokumen perencanaan daerah yang dinilai baik dalam penyusunannya.
“Insya Allah Kota Baubau tahun 2017 akan mendapatkan penghargaan ini dan penyerahannya akan dilakukan Pak Presiden pada acara Musrenbangnas. Dari 17 kabupaten/kota, dokumen perencanaan yang disusun Kota Baubau terbaik di Sultra. Kami sudah memeriksa dokumennya,” ucap Dr Ekapaksi, Sabtu (25/02), pada acara perencanaan daerah Kota Baubau.
Dia pun menjelaskan penilaian pangripta nusantara melalui empat tahapan dimana dua tahap penilaiannya diserahkan ke pemerintah provinsi dan dua tahap selanjutnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk dokumen perencanaan Kota Baubau sendiri sudah memasuki tahap persentase di pusat.
“Makanya hari ini kita perlu mengadakan kegiatan ini agar supaya kelengkapan dokumen perencanaan berupa foto dan video bisa segera terupdate dan dokumennya segera kami kirim ke pusat,” katanya lugas.
Kenapa Baubau dinyatakan terbaik dokumennya? Menurut Dr Ekapaksi setelah diteliti memang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Baubau RKPD tahun 2017 ada konsistensi, kedalaman program, dan berkesinambungan. Dia menyebutkan perencanaan pembangunan itu semua tertera dalam dokumen yang ada mulai dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah pertama (RPJMP), dokumen RKPD, dokumen KUAPPS, hingga dokumen APBD.
“Jangan program yang disusun ada di RKPD, setelah dicek didokumen RPJMP atau APBD ternyata tidak ada. Atau programnya ada di APBD tapi dicek di RKPD atau KUAPPS tidak ada. Jadi harus ada konsistensi. Jangan ada di ibu, dicek tidak ada di anaknya, sebaliknya ada di anak tapi tidak ada di ibunya, ini namanya anabule,” katanya sambil berkelakar.
Sedangkan indikator yang dinilai untuk kedalaman dokumen, lanjut Dr Ekapaksi, harus memenuhi lima kriteria yaitu Musrembang yang dilakukan di tingkat daerah itu pertama bersifat Button-Up, lalu Top-Down, ketiga teknokratik, keempat bernilai politis, dan indikator ke lima bernilai inovasi.
Lima indikator itu, katanya, akan dipersentasikan di pusat, untuk dinilai benarkah pada Musrembang itu apakah usulan dari bawah sebesar 12.5 persen terakomodir dalam dokumen disertai dengan bukti keterlibatan rt/rw, lurah, camat, masyarakat sosiety.
“Lalu dalam top-down apakah program yang disusun itu mengakomodir dan mendukung program pusat Pak Jokowi, program Bahteramas Pak Nur Alam. Lalu dalam indikator teknokratik yang mau dilihat apakah dalam penyusunan program itu melibatkan orang-orang akademisi dan apakah indikatornya terukur. Dan dokumen Baubau ini kami nilai sangat teknokratik,” jelas Dr Ekapaksi
Demikian pula dalam indikator politik, menurut Ekapaksi dokumen perencanaan Kota Baubau diakuinya terdapat keterlibatan anggota DPRD dimulai dari pembahasan pada bagian hulu hingga ke hilir. Juga ada kesesuaian antara usulan masyarakat sipil, LSM, dan juga janji kampanye walikota.
“Indikator terakhir terkait inovasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, juga sudah dilakukan Pemkot Baubau. Untuk penghargaan pangripta nusantara, Kota Baubau pernah meraihnya pada tahun 2013. Sudah itu, tidak adalagi daerah di Sultra yang meraih penghargaan itu. Dan saya pastikan 2017 tiga daerah di Sultra akan meraih penghargaan ini dan Kota Baubau meraih point tertinggi,” tutupnya.
Acara itu dihadiri pula kepala Bappeda Kota Baubau Dr Roni Muhtar, Asisten I Baubau MZ Tamsir Tamim, anggota DPRD Baubau Fajar Ishak, dan lurah se Kota Baubau. (***)