IMG 5649 scaled

  • Kepala Bapenda Wa Radja: Kendalanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Belum Maksimal Dilakukan Penagihan
  • Alat Pencatat Transaksi Otomotasi yang Disebar Pada Hotel, Restoran, dan Tempat Hiburan Banyak Yang Rusak

Laporan: Ardi Toris

BAUBAU, BP- Target pendapatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau tahun 2022 sampai dengan semester pertama baru mencapai Rp 14.7 miliar atau terealisasi baru sekitar 33.4 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp 44.2 miliar.

Kepala Bapenda Kota Baubau Wa Radja SE, ditemui di Kanornya, Selasa (02/08/2022) mengatakan faktor utama belum terealisasi hingga 50 persen sampai dengan Juli 2022, dikarenakan pihaknya baru akan melakukan penagihan terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dimulai pada akhir Maret 2022.

IMG 5649
Kepala Bapenda Kota Baubau Wa Radja

“Jadi star penagihan untuk PBB-P2 ini baru akan dimulai pada bulan Maret. Sehingga memang realisasinya belum begitu besar karena jumlahnya ada puluhan ribu. Bila nanti tim sudah bekerja maksimal baru akan kelihatan realisasinya akan mendekati target yang ada,” jelas Wa Radja.

Sesuai dengan target yang ditetapkan, PBB-P2 ditargetkan akan menghasilkan PAD sebesar Rp 9.6 Miliar, yang terealisasi hingga semester 1 baru Rp 2.1 miliar atau sekitar 21.8 persen.

Selain itu, Wa Radja mengungkapkan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan juga mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi realisasi PAD hingga memasuki semester I tahun 2022.

Untuk diketahui, pendapatan pajak daerah dari sektor pajak perhotelan PAD ditargerkan Rp 2.08 miliar, namun yang terealisasi baru sekitar Rp 709.2 juta. Dari sektor pajak restoran PAD ditargetkan Rp 8.3 miliar, yang terealisasi baru sekitar Rp 2.048 miliar. Dari sektor pajak hiburan PAD ditargetkan Rp 2.08 miliar, yang terealisasi baru sekitar Rp 274.7 Juta.

Kepala Bapenda Baubau Waradja mengatakan salah satu kendala pajak perhotelan, restoran, dan hiburan (HRH) mengalami penurunan disebabkan karena alat pencatat transaksi yang disebar dilokasi HRH banyak yang mengalami kerusakan.

“Tapi kendala kerusakan alat itu sudah kami usulkan akan segera diperbaiki. karena petugas lapangan sudah mendeteksi dimana saja di lokasi HRH itu yang sudah tidak bergunsi. Kendala lainnya, banyak karyawan HRH yang berganti dan tidak mengaktifkan alat pencatat transaksi dengan alasa tidak tahu,” tuturnya.

Makanya, lanjut Wa Radja, petugas yang turun Bapenda yang turun ke lapangan terus memantau apakah alat pencatat transaksi itu terus digunakan atau tidak. “Kalau alat ini rusak tidak mungkin mereka mau melaporkan ke kita. Jadi kita yang harus aktif mendeteksi dilokasi mana saja yang tidak aktif agar segera di perbaiki,” tuturnya.

Untuk diketahui, alat pencatat transaksi yang disebar pada HRH di Kota Baubau pertama kali diawasi langsung oleh Korsupgah KPK Wilayah Sultra dan pengadaan alatnya dikerjasamakan dengan Bank Sultra sekitar tahun 2019. Tujuan pengadaan alat ini agar daerah bisa lebih maksimal mendapatkan PAD dari transaksi yang dilakukan pada hotel, resotoran, dan tempat hiburan di Kota Baubau.

Meski hingga semester pertama capaian PAD Kota Baubau baru terealisasi 33.4 persen, Namun Wa Radja optimis pihaknya akan mencapai target yang ada pada semester kedua.

baca juga: Permudah Buat Paspor, Kepala Imigrasi Baubau Santoso Teguh Ciptakan Beragam Inovasi Diantaranya Program Imbusdeka

“Karena nantinya realisasi pajak dari PBB-P2 akan terealisasi maksimal. Lalu kami akan mengusulkan revisi target PAD tahun 2022 karena kenyataannya ada target PAD yang ditetapkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan seperti pajak penerangan. Dan biasanya pada triwulan IV pajak dari HRH baru akan dibayarkan sekaligus saat piutang mereka sudah tertagi di pelanggannya,” tuturnya. (**)