F01.1 Ilwan

  • Sekda dan Mantan Plt Dinas Perkim Baubau Diperiksa Sebagai Saksi

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP- Aliansi Pemuda Anti Korupsi Kota Baubau (APK) memberikan apresiasi kepada Polda Sultra yang telah memproses penyelidikan kasus pengadaan tanah Pemerintah Kota Baubau tahun anggara 2019 sampai dengan 2021. Berdasarkan rilis yang dilangsir di beberapa media pada 4 Agustus 2022 bahwa kasus tersebut telah dalam penyelidikan Polda Sultra dengan surat perintah penyelidikan No:Sprint Lidik /143 a/V 2022.

F01.1 Ilwan
Ketua APK Baubau Ilwan

Ketua APK Baubau Ilwan Saputra berharap bahwa kasus yang dilidik Polda Sultra tetang pengadaan tanah bisa naik pada proses penetapan tersangka. Dimana kasus tersebut dalam proses pengadaannya telah terindikasi bertentangan dengan aturan per Undang-Undangan Nomor 2 tahun 2012 dan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 71 tahun 2021 dan diduga tidak melalui proses mekanisme perencanaan yang benar oleh Pemkot Kota Baubau.

“Kami menduga proses pengadaan tanah tersebut terindikasi merugikan daerah miliaran rupiah. Dan kami juga mendesak Polda Sultra untuk menelusuri semua proses pengadaan tanah yang diadakan pemerintah Kota Baubau pada tahun anggaran yang sama, termasuk dugaan pengadaan tanah yang berlokasi di areal jembatan yang menghubungkan Kota Baubau dan Kabupaten Muna”,.

Ilwan mengatakan sangat mengapresiasi kinerja Polda Sultra di bawah kepimpinan Bapak Kapolda Sultra Irjen Pol Drs Teguh Pristiwanto karena responsif terhadap setiap aduan masyarakat yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi di wilayah Sultra. Untuk itu pihaknya tetap akan mengawal kasus ini sampai Polda Sultra memeriksa seluruh pihak pihak yang terlibat di dalamnya.

baca juga: Hingga Semester Pertama 2022, Capaian PAD Baubau Baru Rp 14.7 M dari Target Yang Direncanakan Dalam Setahun Rp 44.2 M

“Terkait dalam pemeriksaan dua orang pejabat Pemkot Baubau sebagai saksi yang di mintai keteranganya oleh Tipikor Polda Sultra yaitu mantan Plt Kadis Perkim dan Pertanahan Kota Baubau TA 2019 sampai 2021 Ibnu Wahid dan Sekda Kota Baubau Dr Roni Muhtar MPd merupakan langkah tepat yang di ambil Polda, karna pihak-pihak terkait yang lebih tahu banyak tentang persoalan pengadaan tanah yang di maksud. Pihak penyidik Tipikor juga segerah mungkin memanggil mantan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) yang menjabat dari 2019 sampai dengan 2021 untuk dimintai keteranganya karena persoalan pengadaan tanah ini ada korelasinya dengan bidang terkait di sekertariat Daerah Kota Baubau,” jelasnya. (*)