F08.1 1

  • Ketua DPRD Zahari: Pak Gubernur Hentikan Bantuan Perluasan Tanah Bandara Karena Ada Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Baubau

Pewarta Alyakin

BAUBAU, BP – Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang pengadaan tanah di wilayah kepemimpinan La Ode Ahmad Monianse tidak menghentikan perluasan lahan di Bandar Udara Betoambari.

Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse menegaskan Gubernur Sultra H Ali Mazi SH tidak akan menghentikan perluasan Bandar Udara Betoambari meski Polda Sultra saat ini tengah mengusut dugaan tipikor pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan jembatan Buton-Muna.

F08.1 1

“Tidak, Pak Ali Mazi memberikan komitmennya telah membantu kami untuk pembebasan beberapa lahan agar bandara diperpanjang dan di perlebar,” kata La Ode Ahmad Monianse ketika dikonfirmasi Baubau post di Kantor DPRD Kota Baubau, Selasa (16/08/22)

Disisi lain, proses penegakan hukum tentang pengadaan tanah tahun anggaran 2019-2021, untuk keperluan pembangunan jembatan Buton-Muna. Politikus PDIP La Ode Ahmad Monianse menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Sultra.

“Mengenai kasus itu, saya kira sudah masuk rana hukum, praduga tak bersalah, semua kita serahkan ke proses hukum, nanti polisi itu yang akan menentukan apa benar atau tidak dugaan itu,” pungkasnya.

Selain itu, Dalam dialog antara ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota baubau, H Zahari Se dengan Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APK) di halaman kantor DPRD Baubau, Senin (15/08/2022) terkait dugaan kasus tipikor tentang pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan jembatan Buton-Muna terungkap Gubernur Sultra H Ali Mazi SH telah menghentikan perluasan Bandar Udara Betoambari.

“Termaksud pengadaan tanah ini, karena saya dengar hari ini, ini dia terbentur ini. Termaksud bandara, ada andil dari komisi, setelah ada persoalan ini, maka dihentikan oleh Pak Gub (H Ali Mazi – Red) hari ini,” ungkap Zahari saat dialog bersama APK.

Pembebasan lahan Bandar Udara Betoambari mestinya telah selesai dibahas, namun karena adanya dugaan kasus tersebut sehingga pembahasan ditunda.

F01.5

“Harusnya pembebasan lahan di di Bandara, harusnya tuntas hari ini. Tapi karena ada persoalan itu, ini juga menghambat semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APK) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kota Baubau. Dalam tuntutannya, mereka meminta DPRD Baubau untuk membentuk panitia khusus (Pansus) sebagai pengawasan DPRD terhadap Pemkot.

“Kami minta DPRD Kota Baubau bentuk tim khusus pengumpulan dokumen pengadaan tanah Pemkot Kota Baubau pada T.A 2019-2021 beserta bukti-bukti pembeli untuk di kirim ke Polda sehingga kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya,” kata ketua apk Ilwan Saputra.

APK juga meminta DPRD Baubau agar memanggil pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan jembatan Buton-Muna. salah satunya Kabag Tapem.

baca juga: Wabup Butur Ahali Fokus Bantu Bupati Mengatur Pemerintahan di Buton Utara

“Karena kami duga ada kerja sama dengan pihak saudara dan koleganya untuk melakukan kongkalingkong sehingga dari pengadaan tanah tersebut diduga merugikan daerah puluhan miliyaran rupiah,” tutup.(*)