F8.2 1 1Kadisnaker Baubau Moh Abduh

Laporan: Alyakin

BAUBAU, BP-Berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja Moh Abduh, menegaskan pengusaha wajib memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS. Jangan sampai terjadi musibah/celaka saat kerja, misalnya buru pelabuhan.

F8.2 1 1
Kadisnaker Baubau Moh Abduh

“Mereka angkat barang atau apa, tibah tibah kecelakaan, diharapkan mereka mendapatkan jaminan kesehatan sehingga masa aman itu kita dorong. Kita harusnya, kita wajibkan, makanya nanti kita pertemukan di tritparti. didalam pertemuan triparti itu tidak hanya asosiasi pengusaha dengan Serikat pekerja. sama yang mendukung jaminan tenaga pekerja seperti jam sostek, itu juga kita panggil mereka, sehingga semua harus masuk didalam ketenaga kerjaan.” katanya.

Selain itu, bila terjadi perselisihan antara majikan dan karyawan dapat diselesaikan oleh mediator Disnaker. Namun terlebih dulu dilihat surat perjanjian kerja, misalnya gaji perbulan, tunjangan gaji anak istri yang menjadi hak karyawan serta apa yang menjadi hak pengusaha. Apa bila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan di Disnaker Baubau bisa dilanjutkan di pengadilan.

“Kadang kadang dipanggil oleh pihak pihak untuk bekerja namun tidak ada perjanjian kerja, ini yang repot. Kalau tidak ada itu, kita mau menuntut bagaimana, tapi kalau ada hitam di atas putih, saya sebulan di gaji berapa, tunjangan anak istri, kita mengacu disitu surat perjanjian itu. Itu biasanya diselesaikan oleh mediator. Kita mengimbau, tapi kalau tidak, kita secara resmi tegur, kalau tidak bisa kita ajukan ke pengadilan tinggi,” katanya.

Sampai kepersidangan pengadilan rupanya dimenangkan oleh karyawan. Disnaker memberikan surat di dinas perizinan sehingga izin perusahaan dipertimbangkan. Moh Abduh menceritakan kasus yang pernah terjadi di Baubau, dulu ada satu kasus sampai pada tingkatan pengadilan, itu dilakukan sidang sampai lima kali, dan kebetulan yang menang itu oleh tenaga kerja. Hasilnya, diberikan dispensasi, di hukum, wajib pihak penguasa membayarnya.

baca juga: Kepsek SMAN 1 Baubau Muh Radi Bangga Siswinya Zahra Nisrina Wakili Sultra Jadi Duta SMA Nasional 2022

“izin usaha. Tapi ini terkait investasi di daerah. Ini harus dipikirkan secara utuh. Tidak bisa sendiri saja. Tidak bisa keras kepada pekerja, terus juga tidak mempertimbangkan kepada si pemilik modal untuk membuka usaha. Ini yang harus kita timbang baik baik, tidak bisa kita mengambil tindakan sepihak. Tetapi tetap mengacu surat perjanjian tadi, ke pengadilan yang menangani tenaga kerja,” pungkasnya.(*)